Dilema Pemkot Bekasi, Belanja Pegawai Setengah dari Total APBD

Belanja pegawai Pemerintah Kota Bekasi saat ini diperkirakan sudah mencapai 50 persen dari total APBD 2026. Angka ini belum termasuk 3.000 tenaga honorer kategori R4 yang sedang diupayakan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).  

"Belanja pegawai kita cukup luar biasa, hampir 50 persen APBD akan dipakai untuk pembayaran gaji," tegas Walikota Bekasi, Tri Adhianto usai mengikuti apel pagi, Senin, 4 Agustus 2025.

Menurut Tri, kenaikan belanja pegawai ini harus diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ditambah, Pemkot Bekasi berkomitmen tetap mempertahankan semua pegawai sambil meningkatkan pendapatan daerah.

"Kami tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK), seluruh yang sudah memberikan kontribusi di dalam rangka pelayanan kepada masyarakat kita tetap pertahankan," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah menyilabuskan strategi terkait nasib pegawai honorer agar tidak ada yang dirugikan secara kebijakan.

"Kami melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan, tinggal otomatis pendapatannya naik tentu persentase berkurang," lanjutnya.

Tri menyebut, belanja pegawai ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap finansial keuangan daerah. Tri optimis agar tidak terjadi turbulensi ataupun potensi gagal bayar.

"Ya masih cukup optimis karena di beberapa daerah justru yang dilakukan adalah memutuskan kontrak yang ada," pungkasnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi sebelumnya menyatakan kekhawatiran terkait membengkaknya belanja Pegawai Pemkot Bekasi.

"Angka 40% saja sudah di ambang batas. Ini masalah serius yang harus segera diatasi," ujarnya pada Minggu, 3 Agustus 2025.

*Kontributor Wilayah Bekasi