Berita

Walikota Bekasi, Tri Adhianto/RMOL

Nusantara

Dilema Pemkot Bekasi, Belanja Pegawai Setengah dari Total APBD

Laporan: Slamet*
SENIN, 04 AGUSTUS 2025 | 12:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Belanja pegawai Pemerintah Kota Bekasi saat ini diperkirakan sudah mencapai 50 persen dari total APBD 2026. Angka ini belum termasuk 3.000 tenaga honorer kategori R4 yang sedang diupayakan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).  

"Belanja pegawai kita cukup luar biasa, hampir 50 persen APBD akan dipakai untuk pembayaran gaji," tegas Walikota Bekasi, Tri Adhianto usai mengikuti apel pagi, Senin, 4 Agustus 2025.

Menurut Tri, kenaikan belanja pegawai ini harus diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ditambah, Pemkot Bekasi berkomitmen tetap mempertahankan semua pegawai sambil meningkatkan pendapatan daerah.


"Kami tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK), seluruh yang sudah memberikan kontribusi di dalam rangka pelayanan kepada masyarakat kita tetap pertahankan," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah menyilabuskan strategi terkait nasib pegawai honorer agar tidak ada yang dirugikan secara kebijakan.

"Kami melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan, tinggal otomatis pendapatannya naik tentu persentase berkurang," lanjutnya.

Tri menyebut, belanja pegawai ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap finansial keuangan daerah. Tri optimis agar tidak terjadi turbulensi ataupun potensi gagal bayar.

"Ya masih cukup optimis karena di beberapa daerah justru yang dilakukan adalah memutuskan kontrak yang ada," pungkasnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi sebelumnya menyatakan kekhawatiran terkait membengkaknya belanja Pegawai Pemkot Bekasi.

"Angka 40% saja sudah di ambang batas. Ini masalah serius yang harus segera diatasi," ujarnya pada Minggu, 3 Agustus 2025.

*Kontributor Wilayah Bekasi

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya