Berita

Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Istimewa

Politik

Prabowo Harus Waspadai Serangan Balik Jokowi

SENIN, 04 AGUSTUS 2025 | 12:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Rocky Gerung memperingatkan potensi serangan balik politik dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, menyusul pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan lihat babak berikutnya, sebut saja upaya untuk membalas. Sebut saja ini kekalahan bagi kubu Pak Jokowi. Tentu akan ada balasan," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Senin, 4 Agustus 2025.

Menurut Rocky, munculnya kemarahan dari kelompok pendukung Jokowi atas keputusan Prabowo menjadi indikasi bahwa relasi keduanya mulai renggang. 


Bahkan, akademisi yang akrab disapa RG itu menyebut ada upaya dari faksi tertentu untuk menekan atau bahkan menggoyang posisi Prabowo sebagai presiden.

"Yang sekarang jadi ribut adalah semacam ancaman dari buzzer Jokowi untuk melengserkan Presiden Prabowo karena kecewa dengan keputusan itu," ungkapnya.

Eks dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia itu menyoroti kemunafikan di balik sikap para pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mulai menunjukkan jarak terhadap Prabowo.

"Jadi justru ketika para pendukung Prabowo-Gibran ini menyesalkan keputusan Prabowo, itu artinya mereka sebetulnya hanya pura-pura mendukung Prabowo dong. Berarti Gibran yang hendak diunggulkan," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa amnesti kepada Hasto merupakan bentuk koreksi terhadap tindakan politis era sebelumnya yang mencederai demokrasi.

"Hasto itu adalah korban dari cawe-cawe Jokowi. Maka amnesti pada Hasto itu adalah semacam wisdom yang di akhirnya dipahami oleh Presiden bahwa demokrasi memang harus diselamatkan dari kelakuan-kelakuan politik yang sifatnya dendam," tegasnya.

Rocky menyimpulkan, dinasti politik Jokowi saat ini bukan hanya menjadi ganjalan bagi PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri, tapi juga ancaman serius bagi demokrasi Indonesia.

"Dinasti Jokowi adalah halangan bagi demokrasi. Bukan sekadar halangan bagi PDIP. Karena merusak sistem dengan berbagai ambisi, mulai dari keinginan tiga periode, sampai upaya menjadikan Gibran calon di 2029," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Bursa Asia Ambruk, Saham Teknologi Berguguran

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:30

Nasdaq Tertekan, Investor Wall Street Waspadai Inflasi AS

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:17

Bidik Pasar Modal, Dua BUMD DKI Konsultasikan Rencana IPO ke OJK

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:06

Delta Tunda Penerbangan ke Arab Saudi Usai Serangan Riyadh hingga 2027

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:46

Logam Mulia Tertekan Dolar Jelang Rilis Inflasi Amerika Serikat

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:29

Pasar Eropa Hijau Didorong Saham Perbankan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:13

Drone Seeder Solusi Reklamasi Lahan Pascatambang, SOP Masih Digodok

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:56

Republik Konoha dan Krisis Ketiga

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:23

Olahan Sagu Inovasi TEP IPB University Ramaikan Festival Kali Maro IV Merauke

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05:57

Ijazah bagi Kekuasaan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05:27

Selengkapnya