Berita

Pengamat politik Rocky Gerung/Ist

Politik

Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Ubah Arah Politik Prabowo

SENIN, 04 AGUSTUS 2025 | 12:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong bukan sekadar langkah hukum.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, keputusan Presiden ke-8 RI itu mengandung konsekuensi politik yang signifikan. 

"Konsekuensi dari pemberian amnesti ke Hasto Kristiyanto dan juga abolisi ke Tom Lembong dari Presiden Prabowo, akan membangkitkan kontroversi, pasti itu," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Senin, 4 Agustus 2025.


Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong oleh sebagian pihak dianggap sebagai langkah membela koruptor. 

Namun sesungguhnya, Prabowo tengah melakukan koreksi terhadap proses hukum yang dinilai bermuatan politis dan sarat rekayasa. Langkah ini menjadi bentuk intervensi konstitusional presiden untuk memulihkan keadilan substantif.

Terutama jika proses hukum sebelumnya dianggap tidak independen dan digunakan sebagai alat tekan politik di era pemerintahan sebelumnya.

Meski secara formal amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif presiden, Rocky melihat publik akan tetap memandang keputusan itu sebagai langkah yang politis.

"Karena itu disebut hak istimewa presiden dalam suatu pertimbangan. Namun publik menganggap ini keputusan yang bijak. Jadi setiap keputusan hakim justru kontroversi," ungkapnya.

Rocky juga menilai, keputusan Prabowo bisa dibaca sebagai sinyal perubahan arah hubungan politik, terutama terhadap dua figur penting yaitu Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo.

Menurut Rocky, Prabowo kini dihadapkan pada pilihan menjalin hubungan erat dengan Megawati atau tetap setia pada Jokowi. Namun arah yang terlihat, kata dia, menunjukkan kecenderungan yang kuat kepada Megawati.

"Kita menonton relasi antara Prabowo dan Megawati jelas lebih kental pada akhirnya dibanding relasi antara Prabowo dengan Jokowi," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya