Berita

Pengamat politik Rocky Gerung/Ist

Politik

Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Ubah Arah Politik Prabowo

SENIN, 04 AGUSTUS 2025 | 12:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong bukan sekadar langkah hukum.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, keputusan Presiden ke-8 RI itu mengandung konsekuensi politik yang signifikan. 

"Konsekuensi dari pemberian amnesti ke Hasto Kristiyanto dan juga abolisi ke Tom Lembong dari Presiden Prabowo, akan membangkitkan kontroversi, pasti itu," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Senin, 4 Agustus 2025.


Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong oleh sebagian pihak dianggap sebagai langkah membela koruptor. 

Namun sesungguhnya, Prabowo tengah melakukan koreksi terhadap proses hukum yang dinilai bermuatan politis dan sarat rekayasa. Langkah ini menjadi bentuk intervensi konstitusional presiden untuk memulihkan keadilan substantif.

Terutama jika proses hukum sebelumnya dianggap tidak independen dan digunakan sebagai alat tekan politik di era pemerintahan sebelumnya.

Meski secara formal amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif presiden, Rocky melihat publik akan tetap memandang keputusan itu sebagai langkah yang politis.

"Karena itu disebut hak istimewa presiden dalam suatu pertimbangan. Namun publik menganggap ini keputusan yang bijak. Jadi setiap keputusan hakim justru kontroversi," ungkapnya.

Rocky juga menilai, keputusan Prabowo bisa dibaca sebagai sinyal perubahan arah hubungan politik, terutama terhadap dua figur penting yaitu Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo.

Menurut Rocky, Prabowo kini dihadapkan pada pilihan menjalin hubungan erat dengan Megawati atau tetap setia pada Jokowi. Namun arah yang terlihat, kata dia, menunjukkan kecenderungan yang kuat kepada Megawati.

"Kita menonton relasi antara Prabowo dan Megawati jelas lebih kental pada akhirnya dibanding relasi antara Prabowo dengan Jokowi," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya