Berita

Pengamat politik Rocky Gerung/Ist

Politik

Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Ubah Arah Politik Prabowo

SENIN, 04 AGUSTUS 2025 | 12:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong bukan sekadar langkah hukum.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, keputusan Presiden ke-8 RI itu mengandung konsekuensi politik yang signifikan. 

"Konsekuensi dari pemberian amnesti ke Hasto Kristiyanto dan juga abolisi ke Tom Lembong dari Presiden Prabowo, akan membangkitkan kontroversi, pasti itu," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Senin, 4 Agustus 2025.


Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong oleh sebagian pihak dianggap sebagai langkah membela koruptor. 

Namun sesungguhnya, Prabowo tengah melakukan koreksi terhadap proses hukum yang dinilai bermuatan politis dan sarat rekayasa. Langkah ini menjadi bentuk intervensi konstitusional presiden untuk memulihkan keadilan substantif.

Terutama jika proses hukum sebelumnya dianggap tidak independen dan digunakan sebagai alat tekan politik di era pemerintahan sebelumnya.

Meski secara formal amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif presiden, Rocky melihat publik akan tetap memandang keputusan itu sebagai langkah yang politis.

"Karena itu disebut hak istimewa presiden dalam suatu pertimbangan. Namun publik menganggap ini keputusan yang bijak. Jadi setiap keputusan hakim justru kontroversi," ungkapnya.

Rocky juga menilai, keputusan Prabowo bisa dibaca sebagai sinyal perubahan arah hubungan politik, terutama terhadap dua figur penting yaitu Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo.

Menurut Rocky, Prabowo kini dihadapkan pada pilihan menjalin hubungan erat dengan Megawati atau tetap setia pada Jokowi. Namun arah yang terlihat, kata dia, menunjukkan kecenderungan yang kuat kepada Megawati.

"Kita menonton relasi antara Prabowo dan Megawati jelas lebih kental pada akhirnya dibanding relasi antara Prabowo dengan Jokowi," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya