Berita

Pengamat politik Rocky Gerung/Ist

Politik

Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Ubah Arah Politik Prabowo

SENIN, 04 AGUSTUS 2025 | 12:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong bukan sekadar langkah hukum.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, keputusan Presiden ke-8 RI itu mengandung konsekuensi politik yang signifikan. 

"Konsekuensi dari pemberian amnesti ke Hasto Kristiyanto dan juga abolisi ke Tom Lembong dari Presiden Prabowo, akan membangkitkan kontroversi, pasti itu," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Senin, 4 Agustus 2025.


Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong oleh sebagian pihak dianggap sebagai langkah membela koruptor. 

Namun sesungguhnya, Prabowo tengah melakukan koreksi terhadap proses hukum yang dinilai bermuatan politis dan sarat rekayasa. Langkah ini menjadi bentuk intervensi konstitusional presiden untuk memulihkan keadilan substantif.

Terutama jika proses hukum sebelumnya dianggap tidak independen dan digunakan sebagai alat tekan politik di era pemerintahan sebelumnya.

Meski secara formal amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif presiden, Rocky melihat publik akan tetap memandang keputusan itu sebagai langkah yang politis.

"Karena itu disebut hak istimewa presiden dalam suatu pertimbangan. Namun publik menganggap ini keputusan yang bijak. Jadi setiap keputusan hakim justru kontroversi," ungkapnya.

Rocky juga menilai, keputusan Prabowo bisa dibaca sebagai sinyal perubahan arah hubungan politik, terutama terhadap dua figur penting yaitu Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo.

Menurut Rocky, Prabowo kini dihadapkan pada pilihan menjalin hubungan erat dengan Megawati atau tetap setia pada Jokowi. Namun arah yang terlihat, kata dia, menunjukkan kecenderungan yang kuat kepada Megawati.

"Kita menonton relasi antara Prabowo dan Megawati jelas lebih kental pada akhirnya dibanding relasi antara Prabowo dengan Jokowi," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya