Berita

Pengamat politik Rocky Gerung/Ist

Politik

Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Ubah Arah Politik Prabowo

SENIN, 04 AGUSTUS 2025 | 12:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong bukan sekadar langkah hukum.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, keputusan Presiden ke-8 RI itu mengandung konsekuensi politik yang signifikan. 

"Konsekuensi dari pemberian amnesti ke Hasto Kristiyanto dan juga abolisi ke Tom Lembong dari Presiden Prabowo, akan membangkitkan kontroversi, pasti itu," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Senin, 4 Agustus 2025.


Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong oleh sebagian pihak dianggap sebagai langkah membela koruptor. 

Namun sesungguhnya, Prabowo tengah melakukan koreksi terhadap proses hukum yang dinilai bermuatan politis dan sarat rekayasa. Langkah ini menjadi bentuk intervensi konstitusional presiden untuk memulihkan keadilan substantif.

Terutama jika proses hukum sebelumnya dianggap tidak independen dan digunakan sebagai alat tekan politik di era pemerintahan sebelumnya.

Meski secara formal amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif presiden, Rocky melihat publik akan tetap memandang keputusan itu sebagai langkah yang politis.

"Karena itu disebut hak istimewa presiden dalam suatu pertimbangan. Namun publik menganggap ini keputusan yang bijak. Jadi setiap keputusan hakim justru kontroversi," ungkapnya.

Rocky juga menilai, keputusan Prabowo bisa dibaca sebagai sinyal perubahan arah hubungan politik, terutama terhadap dua figur penting yaitu Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo.

Menurut Rocky, Prabowo kini dihadapkan pada pilihan menjalin hubungan erat dengan Megawati atau tetap setia pada Jokowi. Namun arah yang terlihat, kata dia, menunjukkan kecenderungan yang kuat kepada Megawati.

"Kita menonton relasi antara Prabowo dan Megawati jelas lebih kental pada akhirnya dibanding relasi antara Prabowo dengan Jokowi," pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya