Kolase Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong/Ist
Pengamat politik Adi Prayitno menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari langkah rekonsiliasi politik nasional.
Namun, menurutnya, efek dari kebijakan tersebut belum tentu langsung menciptakan harmoni dan kerja sama politik yang menyeluruh.
Adi mengingatkan bahwa salah satu justifikasi pemberian pengampunan hukum tersebut adalah untuk membangun kehidupan politik yang harmonis dan mendorong kerja sama lintas kubu politik.
"Pertanyaannya, apakah pemberian amnesti dan abolisi itu otomatis membuat semua pihak yang terlibat mendukung pemerintahan saat ini?" kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Senin, 4 Agustus 2025.
Ia mencontohkan bagaimana respons Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berubah setelah Hasto Kristiyanto, mantan Sekjen partai itu, mendapatkan amnesti.
“PDIP langsung menyatakan sikap mendukung penuh pemerintahan Prabowo dan menginstruksikan kadernya di seluruh Indonesia untuk tegak lurus,” ujar Adi.
Hal itu, menurutnya, dapat dilihat sebagai konfirmasi awal dari terbentuknya harmoni dan kerja sama politik antara PDIP dan pemerintah.
Namun, kondisi berbeda terlihat dalam kasus Tom Lembong. Meskipun abolisi diberikan, belum ada sinyal jelas bahwa kelompok pendukung Tom yang juga beririsan dengan basis pendukung Anies Baswedan akan otomatis mendukung pemerintahan Prabowo.
"Tom memang mewakili kekuatan politik yang selama ini berada di sisi Anies Baswedan. Tapi Tom bukan Anies. Ia bukan pemimpin simbolik yang bisa menginstruksikan islah politik,” kata Adi.
Ia menambahkan, meskipun banyak pendukung Tom mengapresiasi abolisi, belum tentu mereka — apalagi pendukung garis keras Anies — akan serta-merta mengakhiri sikap kritis terhadap pemerintahan yang baru.
“Sejauh ini, baru PDIP yang terkonfirmasi siap bekerja sama. Tapi kelompok lain masih perlu waktu, dan tidak semuanya bisa diyakinkan hanya lewat penghapusan perkara hukum,” pungkasnya.
