Berita

Presiden AS Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto/Net

Politik

Negosiasi Tarif AS Dikawal Langsung Presiden Prabowo

JUMAT, 01 AGUSTUS 2025 | 18:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Proses negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap RI yang berhasil ditekan dari 32 persen menjadi 19 persen dikawal langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bercerita mengenai peran sentral Presiden Prabowo dalam negosiasi dagang sejak kebijakan tarif baru tersebut diumumkan Presiden Donald Trump pada 2 April 2025.

Airlangga menyebut Prabowo langsung mengambil inisiatif dengan memerintahkan agar Indonesia mengirimkan respons resmi kepada Washington.


"Pak Presiden meminta Indonesia untuk berkirim surat. Seluruhnya dibaca oleh Pak Presiden apa yang responsnya kita dan itu langsung dikirim ke White House," ujar Airlangga dalam video wawancara di YouTube, pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Airlangga, yang juga memimpin tim negosiasi lintas kementerian/lembaga, mengungkapkan bahwa Prabowo turut memantau langsung setiap perkembangan dan bahkan memberi arahan untuk menyiapkan tawaran khusus dalam bentuk "menu paket dagang" kepada AS.

"Istilahnya Pak Presiden adalah 'menu pak pok'. Jadi trade-nya dibikin fair and square. Berapa yang Amerika merasa defisit dengan Indonesia, pak Presiden mau langsung merespons yang 19 miliar Dolar AS saja dalam bentuk komersial," jelas Airlangga.

Negosiasi ini berjalan seiring dengan pembahasan dagang Indonesia bersama OECD dan Uni Eropa dalam kerangka CEPA. Namun, kata Airlangga fokus tertuju pada bagaimana memenuhi permintaan AS agar tarif ekspor Indonesia yang semula dikenakan 32 persen bisa ditekan.

Airlangga mengklaim keberhasilan penurunan tarif hingga 19 persen tak lepas dari kepatuhan dokumen Indonesia dan kelengkapan tanggapan yang dikirim ke AS. Bahkan sebelum tenggat 9 April, surat dari Indonesia sudah lebih dulu mendarat di Washington.

"Indonesia dianggap paling comply (patuh). Artinya, mulai dari kita bersurat itu sebelum 9 April. Jadi sebelum deadline mereka sudah terima surat dari Indonesia. Kemudian sudah ada kunjungan dari tim ke White House. Dan kita sudah walk through all the document (meninjau seluruh dokumen)," ungkapnya.

"Indonesia dianggap paling patuh. Kami sudah dua kali menyampaikan tawaran secara resmi, baik tertulis maupun melalui pertemuan daring dengan pihak AS, termasuk dengan Jamieson Greer," sambungnya.

Ia juga menegaskan bahwa komunikasi telepon antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump menjadi penentu akhir kesepakatan tersebut.

"Mengenai tarif Pak Presiden, dua Presiden ini yang memutuskan. Jadi kuncinya 19 persen ini akhirnya finalnya ada di percakapan telepon itu," kata Airlangga.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya