Berita

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Jimly Asshiddiqie/RMOL

Politik

Mantan Ketua MK Ingatkan Elite Politik Singkirkan Kepentingan Pribadi

JUMAT, 01 AGUSTUS 2025 | 17:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Elite-elite politik Indonesia diwanti-wanti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Jimly Asshiddiqie, lantaran dirinya mendapati indeks demokrasi tanah air secara global kembali mengalami penurunan.

Hal tersebut disampaikan Prof. Jimly saat memberikan keynote speech dalam Seminar Partai Buruh bertajuk "Redesign Sistem Pemilu Pasca Putusan MK", yang digelar di The Tavia Heritage Hotel, Jl. Letjen Suprapto No.1, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Juli 2025.

"Kalau dari kualitas, per 2023 kita di nomor 53. Sekarang, 2025, alhamdulillah naik. Maksudnya naik angkanya, artinya turun kualitasnya. Sekarang di 59," ujar Jimly dikutip dari siaran ulang kanal Youtube Pijar Partai Buruh, dikutip Jumat, 1 Agustus 2025.


Dia menilai, kepentingan elite-elite politik sekarang ini masih belum mencontoh Presiden Prabowo Subianto, di mana tidak mencampuradukan urusan pemerintahan dengan kepentingan pribadi.

Paling tidak, hal itu katanya nampak dari banyaknya elite politik yang tersangkut kasus korupsi, sehingga membuat posisi Indonesia dalam peta demokrasi dunia belum juga membaik.

Oleh karena itu, Jimly mengingatkan para elite politik untuk tidak menjadikan politik sebagai alat meraup keuntungan pribadi, melainkan untuk menyejahterakan masyarakat.

"Mari berpikir, jangan kepentingan pendek, kepentingan sendiri-sendiri. Kita perlu membangun budaya dan sistem demokrasi yang semakin berkualitas di masa depan," demikian Prof. Jimly menambahkan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya