Periksa Jokowi Pakai Lie Detector, Kalau Perlu Cek Kejiwaan!

Polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan pernah selesai selama belum dilakukan proses pembuktian secara transparan di pengadilan. 

"Enggak akan selesai kecuali betul-betul kasus ini dibawa secara terbuka di Pengadilan Tata Usaha Negara. Semua berhak meneliti termasuk kalau Jokowi tidak percaya terhadap Rismon dan kawan-kawan ya undang pakar yang lain, ahli digital forensik," kata analis politik Selamet Ginting dikutip redaksi dari Youtube Forum Keadilan TV, Jumat 1 Agustus 2025.

Selain belum pernah diperiksa secara transparan oleh institusi yang berwenang, polemik ijazah terus berkepanjangan karena Jokowi sudah terlalu sering berbohong. Termasuk terkait pembelaan dia terkait ijazah.

"Karena ini syarat dengan kebohongan-kebohongan Jokowi. Sudah terlalu banyak kita dibohongi, jadi kalaupun dia bilang saya sakit kita kadang enggak percaya dia sakit apa enggak," kata Selamet.

"Jadi harus berani juga, kalau perlu gunakan lie detector untuk Jokowi bohong atau tidak? Kalau perlu periksa kejiwaannya, harus begitu. Periksa dia kalau enggak repot kita," tambahnya.

Menurutnya, polemik ijazah Jokowi tidak boleh berlarut-larut. Dan jika terbukti palsu maka hal itu merupakan kejahatan fundamental terhadap konstitusi dan kehendak rakyat.

"Kenapa saya bilang kejahatan fundamental karena ini melanggar Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 syarat menjadi presiden dan juga Undang-Undang Pemilu. Jelas di situ soal ijazah. Jadi bicara dugaan ijazah palsu ini karena kita cinta terhadap konstitusi kita," katanya.

"Ini kita bicara konstitusi, jangan abai. Karena kalau Jokowi terbukti memalsukan ijazahnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden jelas sejak awal bukan hanya sekedar pelanggaran administratif belaka tapi juga pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi bahkan kehendak rakyat," tukas Selamet Ginting yang juga akademisi di Universitas Nasional Jakarta.