Berita

Kolase Khalid Zabidi, Sufmi Dasco Ahmad, dan Anto Sudarto/Ist

Politik

Khalid Zabidi:

Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Menyejukkan

JUMAT, 01 AGUSTUS 2025 | 01:41 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Publik mengapresiasi DPR RI yang menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto.
"Langkah politik ini sebagai upaya menyejukkan situasi nasional dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat," kata pengamat politik dan Direktur Informasi dan Komunikasi GREAT Institute, Khalid Zabidi dalam keterangannya, Kamis 31 Juli 2025.

Khalid menilai kebijakan ini sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo untuk membangun suasana Indonesia yang damai dan tenang. 

“Presiden menunjukkan sikap kenegarawanan dan keberpihakan pada persatuan. Abolisi dan amnesti ini bukan hanya solusi hukum, tapi juga upaya rekonsiliasi untuk meredakan ketegangan politik,” kata Khalid.

“Presiden menunjukkan sikap kenegarawanan dan keberpihakan pada persatuan. Abolisi dan amnesti ini bukan hanya solusi hukum, tapi juga upaya rekonsiliasi untuk meredakan ketegangan politik,” kata Khalid.

Khalid juga mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan sosok penting dibalik langkah politik Prabowo terhadap Tom Lembong dan Hasto.  

"Dasco benar-benar bekerja untuk kepentingan demokrasi dan penegakan hukum," kata Khalid.

Tom Lembong sebelumnya divonis dalam kasus korupsi impor gula, sedangkan Hasto Kristiyanto dinyatakan bersalah dalam kasus suap. Melalui pengampunan tersebut, keduanya kini bebas dari jerat hukum.

“Presiden Prabowo fokus membangun dan menyiapkan masa depan bangsa. Keputusan ini menjadi angin segar yang menyejukkan dan diharapkan dapat memperkuat persatuan nasional,” tutup Khalid.

Sedangkan pengamat komunikasi politik dari Universitas Pancasila, Anto Sudarto melihat langkah Presiden Prabowo ini akan menuai respons positif berbagai pihak yang berharap terciptanya suasana politik yang kondusif. 

"Dengan adanya amnesti dan abolisi, Prabowo akan lebih mudah membangun komunikasi politik dengan Megawati dan kelompok masyarakat sipil nantinya," kata Anto yang merupakan Ketua Jurusan Komunikasi Krisis, program paska sarjana Universitas Pancasila.



Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya