Berita

Kolase Khalid Zabidi, Sufmi Dasco Ahmad, dan Anto Sudarto/Ist

Politik

Khalid Zabidi:

Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Menyejukkan

JUMAT, 01 AGUSTUS 2025 | 01:41 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Publik mengapresiasi DPR RI yang menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto.
"Langkah politik ini sebagai upaya menyejukkan situasi nasional dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat," kata pengamat politik dan Direktur Informasi dan Komunikasi GREAT Institute, Khalid Zabidi dalam keterangannya, Kamis 31 Juli 2025.

Khalid menilai kebijakan ini sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo untuk membangun suasana Indonesia yang damai dan tenang. 

“Presiden menunjukkan sikap kenegarawanan dan keberpihakan pada persatuan. Abolisi dan amnesti ini bukan hanya solusi hukum, tapi juga upaya rekonsiliasi untuk meredakan ketegangan politik,” kata Khalid.

“Presiden menunjukkan sikap kenegarawanan dan keberpihakan pada persatuan. Abolisi dan amnesti ini bukan hanya solusi hukum, tapi juga upaya rekonsiliasi untuk meredakan ketegangan politik,” kata Khalid.

Khalid juga mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan sosok penting dibalik langkah politik Prabowo terhadap Tom Lembong dan Hasto.  

"Dasco benar-benar bekerja untuk kepentingan demokrasi dan penegakan hukum," kata Khalid.

Tom Lembong sebelumnya divonis dalam kasus korupsi impor gula, sedangkan Hasto Kristiyanto dinyatakan bersalah dalam kasus suap. Melalui pengampunan tersebut, keduanya kini bebas dari jerat hukum.

“Presiden Prabowo fokus membangun dan menyiapkan masa depan bangsa. Keputusan ini menjadi angin segar yang menyejukkan dan diharapkan dapat memperkuat persatuan nasional,” tutup Khalid.

Sedangkan pengamat komunikasi politik dari Universitas Pancasila, Anto Sudarto melihat langkah Presiden Prabowo ini akan menuai respons positif berbagai pihak yang berharap terciptanya suasana politik yang kondusif. 

"Dengan adanya amnesti dan abolisi, Prabowo akan lebih mudah membangun komunikasi politik dengan Megawati dan kelompok masyarakat sipil nantinya," kata Anto yang merupakan Ketua Jurusan Komunikasi Krisis, program paska sarjana Universitas Pancasila.



Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

DPR Minta Pemerintah Perkuat Insfrastruktur Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:28

Obligasi Global Perdana Danantara Laris

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:13

Legislator PDIP Ini Janji Perjuangkan Alsintan

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:57

Pengurangan Angka Pelanggaran Jadi Indikator Keberhasilan Operasi Patuh Jaya 2026

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:44

KNMP Potensi Menjawab Kebutuhan Nelayan Kecil

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:30

Sinopsis dan Kisah Kelam Clayface, Musuh Ikonik Batman

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:19

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:15

Jelang Pemilu, Oposisi Israel Klaim Netanyahu Tak Layak Pimpin Negara

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:58

Pemerintah Siapkan Skema Baru Pengadaan Energi, Negara Bakal Deal Langsung dengan Pemasok

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:57

KPU Perlu Fokus Benahi Pemilu 2029

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:53

Selengkapnya