Berita

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, PM Malaysia Anwar Ibrahim, dan pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai/Net

Dunia

Presidensi Melaysia di ASEAN Siap Pantau Implementasi Gencatan Senjata Kamboja-Thailand

KAMIS, 31 JULI 2025 | 17:47 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Organisasi regional Asia Tenggara ASEAN menyatakan kesiapannya untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata yang baru saja disepakati oleh Kamboja dan Thailand. 

Komitmen itu disampaikan dalam Pernyataan Menteri Luar Negeri ASEAN pada Kamis, 31 Juli 2025, menyusul pengumuman gencatan senjata yang disepakati kedua pihak di Putrajaya, Malaysia, pada Senin lalu, 28 Juli 2025.

“Kami menyambut baik hasil Pertemuan Khusus yang dipimpin, diselenggarakan, dan disaksikan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dari Malaysia sebagai Ketua ASEAN, untuk membahas situasi antara Kamboja dan Thailand pada tanggal 28 Juli 2025 di Putrajaya,” bunyi pernyataan resmi ASEAN.


Dalam pernyataan bersama itu, ASEAN juga mengapresiasi keberhasilan Malaysia dalam memfasilitasi dialog bilateral menuju gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand. 

Termasuk dukungan mitra internasional yakni Amerika Serikat dan Tiongkok yang turut membantu proses mediasi.

"Kami juga menghargai peran Amerika Serikat dalam menyelenggarakan Pertemuan Khusus ini dan partisipasi aktif Republik Rakyat Tiongkok dalam mendorong solusi damai untuk situasi yang sedang berlangsung,” kata ASEAN.

Para Menlu ASEAN menegaskan agar Kamboja dan Thailand menjalankan komitmen damai dengan berlandaskan hukum internasional dan prinsip Piagam ASEAN.

Mereka berharap gencatan senjata yang disepakati oleh kedua belah pihak akan dilaksanakan sepenuhnya dengan itikad baik. 

“Kami mendorong Kamboja dan Thailand untuk menyelesaikan masalah ini secara damai sesuai dengan hukum internasional," tegasnya. 

Sebagai langkah konkret, Malaysia menyatakan kesiapannya untuk mengoordinasikan tim pengamat ASEAN yang akan memverifikasi implementasi gencatan senjata secara imparsial.

“Kami juga menyatakan dukungan kami atas kesiapan Malaysia untuk mengoordinasikan tim pengamat yang terdiri dari Negara-negara Anggota ASEAN guna memverifikasi dan memastikan implementasi gencatan senjata secara imparsial,” tutup pernyataan bersama.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya