Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Trump Ancam Kanada, Pengakuan Terhadap Palestina Bisa Hambat Proses Nego Tarif

KAMIS, 31 JULI 2025 | 12:49 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis, 31 Juli 2025, memperingatkan bahwa langkah Kanada untuk mengakui kenegaraan Palestina akan menyulitkan tercapainya kesepakatan perdagangan antara kedua negara.

Kepada awak media di Washington, Trump menyebut keputusan Kanada mengakui Palestina bertentangan dengan keinginan sekutunya Israel. 

Menurut Trump, hal tersebut bisa membuat proses negosiasi tarif perdagangan dua negara menjadi terhambat.


“Kanada telah membuat keputusan yang sangat tidak bersahabat terhadap Israel, dan akibatnya akan sulit sekali mencapai kesepakatan dagang dengan mereka,” kata Trump, seperti dimuat Reuters.  

Pernyataan tersebut muncul setelah Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa Ottawa berencana mengakui Negara Palestina pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bulan September. 

Langkah ini menjadikan Kanada sebagai negara G7 ketiga, setelah Prancis dan Inggris, yang menyatakan dukungan resmi terhadap Palestina.

Israel dan sekutu terdekatnya, AS, langsung menolak pernyataan Carney. Sementara itu, kantor perdana menteri Kanada belum memberikan tanggapan atas komentar Trump.

Carney pada Rabu menegaskan bahwa keputusannya merupakan bagian dari komitmen Kanada terhadap solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan. 

Namun, ia juga mengakui bahwa langkah tersebut dapat memengaruhi hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Washington.

“Negosiasi tarif dengan pemerintahan Presiden Trump sejauh ini berlangsung konstruktif, tetapi mungkin tidak akan selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan,” ujar Carney.

Saat ini, Kanada dan AS tengah berupaya merampungkan kesepakatan perdagangan sebelum 1 Agustus. 

Trump sebelumnya telah mengancam akan mengenakan tarif 35 persen pada semua barang Kanada yang tidak tercakup dalam Perjanjian Perdagangan AS-Meksiko-Kanada jika kesepakatan baru tidak tercapai.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya