Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Trump Ancam Kanada, Pengakuan Terhadap Palestina Bisa Hambat Proses Nego Tarif

KAMIS, 31 JULI 2025 | 12:49 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis, 31 Juli 2025, memperingatkan bahwa langkah Kanada untuk mengakui kenegaraan Palestina akan menyulitkan tercapainya kesepakatan perdagangan antara kedua negara.

Kepada awak media di Washington, Trump menyebut keputusan Kanada mengakui Palestina bertentangan dengan keinginan sekutunya Israel. 

Menurut Trump, hal tersebut bisa membuat proses negosiasi tarif perdagangan dua negara menjadi terhambat.


“Kanada telah membuat keputusan yang sangat tidak bersahabat terhadap Israel, dan akibatnya akan sulit sekali mencapai kesepakatan dagang dengan mereka,” kata Trump, seperti dimuat Reuters.  

Pernyataan tersebut muncul setelah Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa Ottawa berencana mengakui Negara Palestina pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bulan September. 

Langkah ini menjadikan Kanada sebagai negara G7 ketiga, setelah Prancis dan Inggris, yang menyatakan dukungan resmi terhadap Palestina.

Israel dan sekutu terdekatnya, AS, langsung menolak pernyataan Carney. Sementara itu, kantor perdana menteri Kanada belum memberikan tanggapan atas komentar Trump.

Carney pada Rabu menegaskan bahwa keputusannya merupakan bagian dari komitmen Kanada terhadap solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan. 

Namun, ia juga mengakui bahwa langkah tersebut dapat memengaruhi hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Washington.

“Negosiasi tarif dengan pemerintahan Presiden Trump sejauh ini berlangsung konstruktif, tetapi mungkin tidak akan selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan,” ujar Carney.

Saat ini, Kanada dan AS tengah berupaya merampungkan kesepakatan perdagangan sebelum 1 Agustus. 

Trump sebelumnya telah mengancam akan mengenakan tarif 35 persen pada semua barang Kanada yang tidak tercakup dalam Perjanjian Perdagangan AS-Meksiko-Kanada jika kesepakatan baru tidak tercapai.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya