Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Trump Ancam Kanada, Pengakuan Terhadap Palestina Bisa Hambat Proses Nego Tarif

KAMIS, 31 JULI 2025 | 12:49 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis, 31 Juli 2025, memperingatkan bahwa langkah Kanada untuk mengakui kenegaraan Palestina akan menyulitkan tercapainya kesepakatan perdagangan antara kedua negara.

Kepada awak media di Washington, Trump menyebut keputusan Kanada mengakui Palestina bertentangan dengan keinginan sekutunya Israel. 

Menurut Trump, hal tersebut bisa membuat proses negosiasi tarif perdagangan dua negara menjadi terhambat.


“Kanada telah membuat keputusan yang sangat tidak bersahabat terhadap Israel, dan akibatnya akan sulit sekali mencapai kesepakatan dagang dengan mereka,” kata Trump, seperti dimuat Reuters.  

Pernyataan tersebut muncul setelah Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa Ottawa berencana mengakui Negara Palestina pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bulan September. 

Langkah ini menjadikan Kanada sebagai negara G7 ketiga, setelah Prancis dan Inggris, yang menyatakan dukungan resmi terhadap Palestina.

Israel dan sekutu terdekatnya, AS, langsung menolak pernyataan Carney. Sementara itu, kantor perdana menteri Kanada belum memberikan tanggapan atas komentar Trump.

Carney pada Rabu menegaskan bahwa keputusannya merupakan bagian dari komitmen Kanada terhadap solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan. 

Namun, ia juga mengakui bahwa langkah tersebut dapat memengaruhi hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Washington.

“Negosiasi tarif dengan pemerintahan Presiden Trump sejauh ini berlangsung konstruktif, tetapi mungkin tidak akan selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan,” ujar Carney.

Saat ini, Kanada dan AS tengah berupaya merampungkan kesepakatan perdagangan sebelum 1 Agustus. 

Trump sebelumnya telah mengancam akan mengenakan tarif 35 persen pada semua barang Kanada yang tidak tercakup dalam Perjanjian Perdagangan AS-Meksiko-Kanada jika kesepakatan baru tidak tercapai.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya