Berita

PM Kanada Mark Carney/Net

Dunia

Setelah Prancis dan Inggris, Kanada Ikutan Akui Negara Palestina

KAMIS, 31 JULI 2025 | 09:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan rencana negaranya untuk mengakui Negara Palestina pada bulan September 2025. 

Langkah ini menjadikan Kanada sebagai negara ketiga di kelompok G7 yang menyatakan niat serupa dalam sepekan terakhir, setelah Prancis dan Inggris.

Carney menegaskan pengakuan itu akan bergantung pada reformasi demokratis, termasuk penyelenggaraan pemilu oleh Otoritas Palestina pada tahun depan tanpa keterlibatan Hamas.


“Level penderitaan manusia di Gaza tidak dapat ditoleransi dan situasinya memburuk dengan cepat,” kata Carney dalam konferensi pers, seperti dimuat BBC pada Rabu, 30 Juli 2025.

Ia menambahkan, pengakuan terhadap Palestina akan disampaikan secara resmi dalam Sidang Umum PBB mendatang. 

Menurutnya, perlu ada komitmen dari Otoritas Palestina untuk mereformasi tata kelola pemerintahan serta melakukan demiliterisasi wilayah.

Carney juga menyinggung eskalasi krisis di Timur Tengah sebagai alasan perubahan besar kebijakan luar negeri Kanada. 

“Prospek negara Palestina sedang terkikis di depan mata kita. Pendekatan lama tidak lagi dapat dipertahankan,” ujarnya.

Carney mengaku telah berbicara dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas sebelum pengumuman itu disampaikan. Ia menekankan bahwa keputusan ini merupakan langkah independen Kanada. 

“Kanada membuat keputusan politik luar negerinya sendiri,” tegasnya, merespons pertanyaan apakah langkah ini dipengaruhi oleh Inggris, Prancis, atau bahkan Amerika Serikat.

Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari Israel. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut pengakuan Kanada sebagai “hadiah bagi Hamas” dan memperingatkan bahwa hal itu justru dapat menghambat upaya gencatan senjata di Gaza serta pembebasan sandera.

Partai Konservatif Kanada juga mengkritik keras langkah tersebut. 

“Mengakui negara Palestina setelah serangan teroris 7 Oktober mengirimkan pesan yang salah ke dunia,” bunyi pernyataan resmi oposisi.

Tekanan terhadap Carney meningkat setelah hampir 200 mantan duta besar dan diplomat Kanada menandatangani surat yang mendesak pemerintah mengakui Palestina. 

Mereka menyoroti penggusuran massal, pengeboman tanpa pandang bulu, kelaparan warga sipil di Gaza, serta serangan kekerasan oleh pemukim ekstremis di Tepi Barat sebagai alasan mendesak untuk bertindak.

Sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 lainnya, Israel melancarkan operasi militer di Gaza. 

Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, lebih dari 60 ribu orang tewas, termasuk 154 korban akibat malnutrisi, di antaranya 89 anak-anak.

Jika Kanada merealisasikan pengakuan ini, maka Amerika Serikat akan menjadi satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui Negara Palestina.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya