Berita

PM Kanada Mark Carney/Net

Dunia

Setelah Prancis dan Inggris, Kanada Ikutan Akui Negara Palestina

KAMIS, 31 JULI 2025 | 09:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan rencana negaranya untuk mengakui Negara Palestina pada bulan September 2025. 

Langkah ini menjadikan Kanada sebagai negara ketiga di kelompok G7 yang menyatakan niat serupa dalam sepekan terakhir, setelah Prancis dan Inggris.

Carney menegaskan pengakuan itu akan bergantung pada reformasi demokratis, termasuk penyelenggaraan pemilu oleh Otoritas Palestina pada tahun depan tanpa keterlibatan Hamas.


“Level penderitaan manusia di Gaza tidak dapat ditoleransi dan situasinya memburuk dengan cepat,” kata Carney dalam konferensi pers, seperti dimuat BBC pada Rabu, 30 Juli 2025.

Ia menambahkan, pengakuan terhadap Palestina akan disampaikan secara resmi dalam Sidang Umum PBB mendatang. 

Menurutnya, perlu ada komitmen dari Otoritas Palestina untuk mereformasi tata kelola pemerintahan serta melakukan demiliterisasi wilayah.

Carney juga menyinggung eskalasi krisis di Timur Tengah sebagai alasan perubahan besar kebijakan luar negeri Kanada. 

“Prospek negara Palestina sedang terkikis di depan mata kita. Pendekatan lama tidak lagi dapat dipertahankan,” ujarnya.

Carney mengaku telah berbicara dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas sebelum pengumuman itu disampaikan. Ia menekankan bahwa keputusan ini merupakan langkah independen Kanada. 

“Kanada membuat keputusan politik luar negerinya sendiri,” tegasnya, merespons pertanyaan apakah langkah ini dipengaruhi oleh Inggris, Prancis, atau bahkan Amerika Serikat.

Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari Israel. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut pengakuan Kanada sebagai “hadiah bagi Hamas” dan memperingatkan bahwa hal itu justru dapat menghambat upaya gencatan senjata di Gaza serta pembebasan sandera.

Partai Konservatif Kanada juga mengkritik keras langkah tersebut. 

“Mengakui negara Palestina setelah serangan teroris 7 Oktober mengirimkan pesan yang salah ke dunia,” bunyi pernyataan resmi oposisi.

Tekanan terhadap Carney meningkat setelah hampir 200 mantan duta besar dan diplomat Kanada menandatangani surat yang mendesak pemerintah mengakui Palestina. 

Mereka menyoroti penggusuran massal, pengeboman tanpa pandang bulu, kelaparan warga sipil di Gaza, serta serangan kekerasan oleh pemukim ekstremis di Tepi Barat sebagai alasan mendesak untuk bertindak.

Sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 lainnya, Israel melancarkan operasi militer di Gaza. 

Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, lebih dari 60 ribu orang tewas, termasuk 154 korban akibat malnutrisi, di antaranya 89 anak-anak.

Jika Kanada merealisasikan pengakuan ini, maka Amerika Serikat akan menjadi satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui Negara Palestina.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya