Berita

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono/tangkapan layar video Youtube

Politik

Sekjen PKN:

Pidato SBY Seperti Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri

KAMIS, 31 JULI 2025 | 01:07 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sri Mulyono menanggapi pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal negara yang kuat bisa mengalami keruntuhan apabila pemimpinnya menempatkan diri di atas hukum dan rakyat.

Hal itu dikatakan SBY dalam pidato peradaban bertajuk World Disorder and the Future of Our Civilization di Ballroom Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu 30 Juli 2025.

"Pidato Pak SBY ibarat menepuk air di dulang terpercik muka sendiri," kata Sri Mulyono kepada RMOL, Rabu malam, 30 Juli 2025.


Sri Mulyono mengatakan, saat berpidato atau tampil di publik, SBY terkenal sebagai tokoh yang ingin selalu tampil sempurna.

"Pak SBY selalu memberikan petuah-petuah politik yang ideal, namun jejak politik beliau juga penuh noda," kata Sri Mulyono.

Sri Mulyono mengingatkan bahwa SBY yang memulai melakukan  abuse of power secara terbuka ketika mejabat sebagai Presiden RI. 

"Pada 4 Februari 2013, Presiden SBY berpidato dari Jeddah (Arab Saudi) untuk meminta KPK segera menetapkan status hukum Anas Urbaningrum," kata Sri Mulyono.

Menurut Sri Mulyono, SBY selaku Prresiden telah melakukan pelanggaran hukum terang benderang terhadap Anas Urbaningrum yang Waktu itu menjabat ketua umum Partai Demokrat.

"Presiden SBY telah menabrak hukum atau menginjak-injak hukum yang seharusnya berjalan independen," kata Sri Mulyono.

Apabila hari ini SBY berbicara manis tentang penegakan hukum, kata Sri Mulyono, hal itu merupakan keahliannya dalam pencitraan.

Ia menduga ada agenda politik keluarga yang sedang diperjuangkan dalam waktu dekat ini atau menyongsong Pemilu 2029. 

"Lidah memang tak bertulang namun sejarah mencatat abuse of power yang dilakukan Pak SBY waktu menjadi penguasa," demikian Sri Mulyono.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya