Berita

Anggota tim perumus PPHN Fraksi Golkar FIrman Soebagyo/Ist

Politik

Legislator Golkar Yakin Prabowo Ingin Lanjutkan Pembahasan PPHN

RABU, 30 JULI 2025 | 19:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar parlemen membahas kembali Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).

Hal itu disampaikan Firman Soebagyo dalam acara Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia dengan tema “Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Bentuk Hukum dan Substansi”, Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR, Senayan, Rabu, 30 Juli 2025.

“Menurut informasi yang kami dapatkan dari para pimpinan, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo ingin melanjutkan terhadap masalah PPHN, hanya belum fokus bentuknya itu apa. Apakah perbedaan nanti kedudukannya itu menggantikan GBHN kalau kedudukannya menggantikan GBHN maka harus mengamandemen undang-undang dasar,” kata Firman.


Ia menerangkan bahwa banyak yang beranggapan jika GBHN diubah menjadi PPHN dikhawatirkan akan mengubah masa jabatan presiden dan hal itu tidak diinginkan banyak pihak.
 
Oleh karena itu, tim perumus ada yang memberikan usulan menggunakan amandemen terbatas.

“Nah oleh karena itu kami diskusi terbatas ada yang mengusulkan termasuk kami dari saya sebagai anggota fraksi yaitu tidak menggunakan teknologi amandemen tapi menggunakan teknologi sifatnya terbatas,” ucapnya.

Ia meminta agar pimpinan MPR untuk segera melakukan komunikasi politik dengan presiden agar dapat memberikan pandangan bentuk dari PPHN.

“Kita minta kepada pimpinan agar segera melakukan komunikasi politik melalui forum-forum pertemuan antara pimpinan dengan Presiden, menanyakan tentang yang dimaksudkan dilanjutkan PPHN ini bentuknya ke depan seperti apa,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya