Menteri Kebudayaan Fadli Zon/RMOL
Penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional menuai polemik di sejumlah kalangan. Beberapa pihak mempertanyakan kaitan tanggal tersebut dengan hari lahir Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi hal itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan klarifikasi saat menjadi narasumber di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu, 30 Juli 2025.
"Ini satu polemik. Tapi bagus kan ada polemik sehingga orang sekarang mengenal Hari Kebudayaan 17 Oktober," ujar Fadli dalam keterangannya.
Fadli menjelaskan, ide penetapan Hari Kebudayaan sudah lama dibahas. Sejumlah usulan sempat mencuat, seperti 21 Oktober yang bertepatan dengan pengumuman Kementerian Kebudayaan sebagai kementerian tersendiri.
Lalu tanggal 2 Mei yang merupakan hari lahir Ki Hajar Dewantara dan juga Hari Pendidikan Nasional, serta 28 Oktober yang dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda.
Namun, usulan yang dianggap paling kuat datang dari kalangan seniman dan budayawan di Yogyakarta, yang mengusulkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan karena bertepatan dengan hari lahirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Pada 17 Oktober 1951, semboyan tersebut secara resmi digunakan dalam lambang negara Garuda Pancasila berdasarkan peraturan pemerintah era Presiden Soekarno.
"Menurut saya, Bhinneka Tunggal Ika itu sudah jadi bagian dari empat pilar kebangsaan. Ia adalah simbol kebudayaan yang sangat kuat: berbeda-beda tetapi tetap satu," kata Fadli.
Meski demikian, politikus Partai Gerindra itu menekankan bahwa pada prinsipnya setiap hari adalah Hari Kebudayaan.
"Kita memang ingin tiap hari ada hari kebudayaan dan memang tiap hari saya mungkin menghadiri undangan 10 kali kegiatan kebudayaan," ungkapnya.
Fadli juga menyinggung penetapan Hari Komedi yang dinilai lebih adem ayem. Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PASKI) telah lama mengusulkan 27 September sebagai Hari Komedi Nasional, bertepatan dengan hari lahir pelawak legendaris Bing Slamet, tanpa menimbulkan polemik serupa.
