Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025/RMOL
Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa Indonesia tengah dalam proses pembelian lahan di Makkah, Arab Saudi, untuk membangun kawasan khusus bernama Kampung Haji.
Hal tersebut diungkapkan Rosan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025.
Kepada awak media, Rosan menjelaskan bahwa inisiatif pembelian tanah sudah dimulai oleh Royal Commission of Makkah. Beberapa plot tanah sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Masjidil Haram maupun yang jaraknya sekitar 1 hingga 2 kilometer.
"Itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 km, ada yang 2 km, ada yang nempel," ungkapnya.
Menurut Rosan, langkah ini menjadi mungkin setelah Arab Saudi mengubah undang-undang kepemilikan tanah di Makkah.
Perubahan ini, kata dia, merupakan hasil langsung dari komunikasi antara Presiden Prabowo dan Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), yang memungkinkan pihak asing memiliki tanah dengan status freehold atau hak milik penuh.
"Untuk pertama kali ini diubah. Jadi undang-undang ini diubah, saya dikontak langsung oleh pemerintah Arab Saudi dan undang-undang ini kita akan melalui prosesnya," papar Rosan.
Dia menyebut perubahan undang-undang kepemilikan tanah pihak asing dengan status hak penuh di Arab Saudi mulai berlaku efektif Januari 2026.
“Mereka akan proses mengubah undang-undangnya. Jadi saya dikasih tahu undang-undang yang sudah mulai dirubah akan berlaku efektif bulan Januari,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini proses masih dalam tahap pembelian lahan. Beberapa lahan yang ditawarkan memiliki kontur berbeda, ada yang datar, ada pula yang berbukit, dan sebagian masih dihuni oleh penduduk lokal. Namun, tanggung jawab relokasi sepenuhnya akan ditangani oleh pemerintah Arab Saudi.
“Untuk penduduknya ini, itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Jadi, harga yang kami tawarkan itu nanti sudah menyangkut harga untuk keadaan bersih lah istilahnya,” jelas Rosan.
Mengenai skema pembiayaan, Rosan mengatakan bahwa proyek akan dikelola oleh Danantara, perusahaan investasi strategis milik negara yang dipimpinnya.
“Ini bisa bersifat komersial juga nanti ini bisa kita lihat kombinasinya tetapi kita danantara yang akan me-lead ini. Karena ini akan dibangun juga daerahnya, komersial area-nya dan paling penting bagaimana kita bisa menjaga para haji dan umroh kita ini bisa menjalankan ibadahnya dengan sangat-sangat baik,” katanya.
Terkait kisaran harga dan luas lahan, Rosan menyebutkan bahwa masih terdapat variasi tergantung lokasi dan kondisi lahan.
“Ini kan luasnya ada yang dari 25 hektare sampai di atas 80 hektare juga ada. Tapi kita lihat ya. Tentunya kalau makin besar mungkin jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 16 hektar gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan oh mana ada tanah sebesar itu di Masjidil Haram,” ungkapnya.
