Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer/Net
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa pihaknya siap mengakui negara Palestina di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September mendatang.
Starmer menegaskan bahwa pengakuan Inggris terhadap Palestina akan dilakukan jika Israel tidak memenuhi tiga syarat yakni mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, tidak melakukan aneksasi terhadap Tepi Barat, dan berkomitmen pada proses perdamaian jangka panjang dengan solusi dua negara.
"Sebagai bagian dari proses menuju perdamaian ini, saya dapat mengonfirmasi bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina oleh Majelis Umum PBB pada bulan September," ujar Starmer dalam pidatonya pada hari Selasa. ujar Starmer kepada wartawan di London, seperti dikutip dari NPR, Rabu, 30 Juli 2025.
Pemerintah Inggris, kata Starmer, akan menilai pada September mendatang sejauh mana pihak-pihak terkait melaksanakan langkah-langkah tersebut.
“Tidak ada yang akan memveto keputusan itu,” tambahnya.
Keputusan diambil setelah Starmer memanggil kabinetnya dari reses musim panas untuk bekerja sama dengan para pemimpin Eropa dalam menyusun rencana perdamaian baru serta menyalurkan lebih banyak bantuan kepada 2,2 juta penduduk Gaza.
Jika langkah tersebut diambil, Inggris akan menjadi negara Barat kedua di Dewan Keamanan PBB yang mengakui Palestina setelah Prancis.
Keputusan ini mencerminkan semakin dalamnya isolasi terhadap Israel di tengah perang melawan Hamas di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 60 ribu warga Palestina dan memicu bencana kemanusiaan.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyatakan negaranya akan mengakui Palestina sebagai negara berdasarkan wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967.
Namun, langkah Prancis itu dikecam oleh Israel dan sekutunya, Amerika Serikat, yang menilai pengakuan tersebut sebagai “hadiah” bagi Hamas.
Sikap Starmer sendiri terhadap Israel telah mengalami perubahan signifikan. Saat masih menjadi pemimpin oposisi pada 2023, ia mendukung penuh hak Israel untuk membela diri.
Namun, sejak terpilih sebagai perdana menteri setahun lalu, pemerintahannya mengambil langkah lebih keras terhadap Israel, termasuk menghentikan beberapa penjualan senjata, mendukung surat perintah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serta menjatuhkan sanksi kepada dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.
