160 Guru Sekolah Rakyat Mundur Bareng, Komisi V DPR Buka Suara

Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyoroti mundurnya 160 guru dari program Sekolah Rakyat secara serentak.

Menurutnya, hal ini menandakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tersebut. Seharusnya, pembangunan sekolah memperhatikan kemudahan akses bagi siswa dan guru.

“Kalau kita bicara pendidikan, maka air bersih, sanitasi, listrik, dan akses jalan bukan pelengkap, tapi kebutuhan pokok. Bagaimana guru bisa betah mengajar kalau mereka ditempatkan di lokasi yang bahkan kebutuhan dasarnya saja tidak tersedia,” kata Irine di Komplek DPR RI, Senayan, Selasa 29 Juli 2025.

Irine menilai, mundurnya ratusan guru dalam waktu bersamaan memperjelas persoalan mendasar yang sudah lama dikhawatirkan Komisi V DPR, yakni kurangnya perencanaan lintas sektor dalam proyek Sekolah Rakyat.

"Mundurnya ratusan guru secara bersamaan perlu menjadi evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan serta koordinasi lintas sektor pada proyek Sekolah Rakyat, utamanya pemenuhan infrastuktur," kata Irine.

Irine pun menyinggung kondisi Sekolah Rakyat yang dibangun di daerah pemilihannya di Maluku Utara. 

“Pemerintah melalui kementerian terkait tidak boleh membiarkan kampung di sekitar Sekolah Rakyat dibiarkan tertinggal,” demikian Irine.

Sebanyak 160 guru yang semula akan mengajar di Sekolah Rakyat ramai-ramai mengundurkan diri. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap alasan para guru mengundurkan diri lantaran merasa penempatannya di Sekolah Rakyat jauh dari tempat tinggalnya.

Adapun sistem perekrutan guru untuk Sekolah Rakyat ini telah diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). 

Saat ini, total ada 100 Sekolah Rakyat yang dibangun di seluruh wilayah Indonesia, dengan lebih dari 9.700 siswa di semua jenjang.