Proyek Hilirisasi Sumbang Investasi Rp280,8 Triliun dan Terus Naik

Realisasi investasi proyek hilirisasi tercatat tembus Rp280,8 triliun, atau menyumbang 29,8 persen dari total realisasi investasi nasional pada Semester I 2025.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mencatat angka tersebut melonjak 54,8 persen dibanding tahun sebelumnya (yoy).

"Jadi trennya di kuartal kedua ini meningkat dan kita juga melihatnya ini akan lebih meningkat lagi ke depannya," kata Rosan dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025. 

Berdasarkan subsektornya, realisasi investasi mineral menjadi yang terbesar dengan Rp193,8 triliun. Adapun investasi tersebut terbagi pada sejumlah komoditas seperti nikel Rp94,1 triliun, tembaga Rp40 triliun, bauksit Rp 27,7 triliun, besi baja Rp21,5 triliun, timah Rp3,5 triliun, dan lainnya Rp 7,0 triliun.

"Kalau dari mineral terbesar nikel, kalau dengan nikel ini karena kita ingin meningkatkan ekosistem EV battery," jelas Rosan.

Kemudian ia menyebut realisasi investasi pada proyek hilirisasi subsektor perkebunan dan kehutanan tercatat sebesar Rp67,4 triliun sepanjang semester I 2025. Investasi tersebut terbagi pada sejumlah komoditas seperti kelapa sawit Rp31,6 triliun, kayu log Rp24,9 triliun, karet Rp8,2 triliun, dan lainnya sebanyak Rp2,7 triliun.

Selain itu ada subsektor minyak dan gas bumi yang tercatat memiliki angka realisasi investasi mencapai Rp17,3 triliun. Dari angka tersebut, investasi untuk minyak bumi adalah Rp7,9 triliun dan gas bumi Rp9,4 triliun.

Lalu terakhir, BKPM juga mencatat nilai sebesar Rp2,3 triliun terserap untuk proyek hilirisasi pada subsektor perikanan dan kelautan.

Adapun provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebagai lokasi penyerapan realisasi investasi untuk proyek hilirisasi terbesar dengan nilai Rp55,4 triliun (19,7 persen). Kemudian secara berturut-turut disusul oleh Maluku Utara dengan Rp33,9 triliun (12,1 persen), Jawa Barat Rp28,7 triliun (10,2 persen), Jawa Timur Rp18,3 triliun (6,5 persen), dan Nusa Tenggara Barat Rp17,9 triliun (6,4 persen).