Data BPS kemiskinan menurun (tangkapan layar/RMOL)
Menurunnya angka kemiskinan nasional yang baru saja diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 25 Juli 2025, menjadi agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan ikut dikawal Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA).
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PRIMA, Wahida Baharudin Uppa memandang, data BPS yang menunjukkan tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa pada Maret 2025.
Menurutnya, capaian pemerintahan Presiden Prabowo tersebut merupakan tonggak penting, utamanya dalam perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur.
"Penurunan tajam juga tercatat pada kategori kemiskinan ekstrem, dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,38 juta jiwa, menandai langkah maju dalam memerangi ketimpangan paling parah," ujar Wahida kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 29 Juli 2025.
Kendati begitu, dia menyatakan PRIMA masih mencermati dengan serius adanya sedikit peningkatan angka kemiskinan di kawasan perkotaan, dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen, meskipun di pedesaan angka kemiskinan berhasil ditekan dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen.
"Tetapi, capaian ini tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi lintas sektor pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, organisasi sosial, serta masyarakat yang terus bergotong royong memperkuat pemulihan ekonomi dan memperluas jangkauan perlindungan sosial," tuturnya.
Lebih lanjut, Wahidah memastikan apresiasi diberikan Partai PRIMA secara khusus terhadap arah kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) yang telah memulai transformasi fundamental dari pendekatan bantuan konsumtif menuju strategi pemberdayaan ekonomi rakyat.
"Program-program seperti PPSE (Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan mekanisme graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH menuju kemandirian ekonomi, merupakan langkah progresif dan visioner," urainya.
"Ini adalah wujud nyata dari keberpihakan negara kepada rakyat, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk bangkit, tumbuh, dan menjadi pelaku utama dalam pembangunan nasional," demikian Wahidah menambahkan.
