Berita

Representative Image/Net

Global

Trump Perpendek Tenggat Gencatan Senjata Ukraina, Rusia Diberi 10-12 Hari

SELASA, 29 JULI 2025 | 15:08 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Rusia agar segera menyetujui gencatan senjata di Ukraina. Jika tidak, Moskow terancam menghadapi sanksi ekonomi lebih ketat dalam waktu dekat.

Trump menyampaikan hal itu saat berbicara bersama Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer di resor golf Turnberry miliknya di Skotlandia pada Senin waktu setempat, 28 Juli 2025.

“Saya akan mengurangi 50 hari yang saya berikan kepadanya menjadi lebih singkat. Tidak ada alasan untuk menunggu. Saya membuat batas waktu baru sekitar 10 atau 12 hari dari hari ini,” tegas Trump, seperti dimuat Reuters. 


Pernyataan ini memperpendek ultimatum yang sebelumnya ia berikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. 

Bulan lalu, Trump menetapkan tenggat 50 hari sebelum memberlakukan sanksi sekunder terhadap negara-negara yang masih berbisnis dengan Rusia, terutama pembeli minyak.

Trump mengaku masih membuka peluang tercapainya kesepakatan. Namun ia mengisyaratkan kekecewaannya atas lambatnya proses negosiasi.

“Kita mungkin mencapai kesepakatan. Saya ingin bermurah hati, tetapi kita tidak melihat adanya kemajuan,” ujarnya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut langkah terbaru Trump dengan optimisme. Dalam pernyataannya Zelensky menilai ketegasan Trump datang pada momen yang tepat.

“Kami mendukung sikap yang jelas dan tekad yang tegas, tepat waktu, ketika banyak hal dapat berubah melalui kekuatan untuk perdamaian sejati,” ucap Zelensky.

“Ukraina tetap berkomitmen pada perdamaian dan akan bekerja tanpa lelah dengan AS untuk menjadikan kedua negara kita lebih aman, lebih kuat, dan lebih sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Kremlin belum memberikan tanggapan resmi terkait tenggat baru tersebut. Namun pejabat Rusia sebelumnya menyebut tetap terbuka untuk dialog, meski belum ada tanda-tanda konkret menuju gencatan senjata.

Ancaman sanksi sekunder Trump memicu kekhawatiran di sejumlah negara yang masih menjalin hubungan dagang dengan Moskow, terutama terkait energi. 

Jika diterapkan, langkah itu berpotensi menekan bukan hanya Rusia, tetapi juga mitra dagangnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya