Berita

Representative Image/Net

Dunia

Trump Perpendek Tenggat Gencatan Senjata Ukraina, Rusia Diberi 10-12 Hari

SELASA, 29 JULI 2025 | 15:08 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Rusia agar segera menyetujui gencatan senjata di Ukraina. Jika tidak, Moskow terancam menghadapi sanksi ekonomi lebih ketat dalam waktu dekat.

Trump menyampaikan hal itu saat berbicara bersama Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer di resor golf Turnberry miliknya di Skotlandia pada Senin waktu setempat, 28 Juli 2025.

“Saya akan mengurangi 50 hari yang saya berikan kepadanya menjadi lebih singkat. Tidak ada alasan untuk menunggu. Saya membuat batas waktu baru sekitar 10 atau 12 hari dari hari ini,” tegas Trump, seperti dimuat Reuters


Pernyataan ini memperpendek ultimatum yang sebelumnya ia berikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. 

Bulan lalu, Trump menetapkan tenggat 50 hari sebelum memberlakukan sanksi sekunder terhadap negara-negara yang masih berbisnis dengan Rusia, terutama pembeli minyak.

Trump mengaku masih membuka peluang tercapainya kesepakatan. Namun ia mengisyaratkan kekecewaannya atas lambatnya proses negosiasi.

“Kita mungkin mencapai kesepakatan. Saya ingin bermurah hati, tetapi kita tidak melihat adanya kemajuan,” ujarnya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut langkah terbaru Trump dengan optimisme. Dalam pernyataannya Zelensky menilai ketegasan Trump datang pada momen yang tepat.

“Kami mendukung sikap yang jelas dan tekad yang tegas, tepat waktu, ketika banyak hal dapat berubah melalui kekuatan untuk perdamaian sejati,” ucap Zelensky.

“Ukraina tetap berkomitmen pada perdamaian dan akan bekerja tanpa lelah dengan AS untuk menjadikan kedua negara kita lebih aman, lebih kuat, dan lebih sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Kremlin belum memberikan tanggapan resmi terkait tenggat baru tersebut. Namun pejabat Rusia sebelumnya menyebut tetap terbuka untuk dialog, meski belum ada tanda-tanda konkret menuju gencatan senjata.

Ancaman sanksi sekunder Trump memicu kekhawatiran di sejumlah negara yang masih menjalin hubungan dagang dengan Moskow, terutama terkait energi. 

Jika diterapkan, langkah itu berpotensi menekan bukan hanya Rusia, tetapi juga mitra dagangnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya