Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Kopdes Merah Putih akan Disuntik Pakai Sisa Anggaran Lebih

SELASA, 29 JULI 2025 | 02:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendanaan untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan menggerus likuiditas perbankan nasional. 

Pasalnya, dana yang digunakan untuk menopang program tersebut bukan berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), melainkan dari APBN, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL).

“Pendanaan yang disupport pemerintah kemarin termasuk yang kita gunakan dana SAL kita yang ada di BI (Bank Indonesia) disalurkan melalui fasilitas pinjaman dari perbankan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin 28 Juli 2025.


Sri Mulyani menargetkan Kopdes Merah Putih akan menjangkau 80.000 koperasi yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan, dengan total pembiayaan hingga Rp400 triliun. Anggaran ini diambil dari SAL APBN 2024 yang tercatat sebesar Rp457,5 triliun.

Ia menegaskan bahwa penempatan dana dilakukan terlebih dahulu di perbankan, sebelum disalurkan kepada koperasi dalam bentuk pinjaman. Dengan demikian, likuiditas perbankan akan menguat karena adanya penempatan dana pemerintah.

“Jadi ini menjawab apakah koperasi mengambil likuiditas dari DPK? Tidak. Kita menempatkan dana di bank tersebut, sehingga perbankan mendapatkan dana, bahkan biaya penempatan dana ini relatif murah,” ungkapnya.

Pendanaan ini akan disalurkan melalui empat bank nasional, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Meski begitu, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman.

“Jadi ini bukan masalah jatah tiap koperasi harus dapat sekian, tapi melakukan proper due diligence agar pinjaman tersebut benar-benar bisa digunakan di dalam membangun ekonomi desa dan kelurahan,” tutup Sri Mulyani.



Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya