Jurubicara KPK, Budi Prasetyo/RMOL
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lamongan hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik dicecar soal permintaan fee dari para tersangka dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran (TA) 2021-2022.
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa tujuh orang sebagai saksi pada Kamis, 24 Juli 2025.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Gresik," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 28 Juli 2025.
Saksi-saksi yang telah diperiksa, yakni Achmad Nadhori selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik, Noto Utomo selaku anggota DPRD Kabupaten Gresik, Mahrus Ali selaku Ketua KPUD Lamongan, Ning Darwati selaku anggota DPRD Kabupaten Lamongan, dan Totok Harianto selaku wiraswasta.
"Para saksi didalami terkait bagaimana proses pengajuan sampai dengan proses penerimaan dana hibah. Selain itu penyidik juga mendalami ada tidaknya permintaan fee dari orang-orang diutus secara khusus oleh para tersangka dalam perkara ini," terang Budi.
Sedangkan dua orang saksi lainnya, yakni Yulianto selaku swasta, dan Al Amin Zaini selaku swasta didalami soal besaran fee yang diminta para tersangka sebagai komitmen atas pencairan dana hibah.
Sebelumnya pada Kamis, 10 Juli 2025, tim penyidik telah memeriksa Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa selama 8 jam di Polda Jatim. Selama itu, Khofifah dicecar soal proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dana Hibah dari Provinsi Jatim untuk pokmas dan lembaga.
Pada Jumat, 12 Juli 2024, KPK resmi mengumumkan pengembangan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap Sahat Tua Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 dkk oleh KPK pada Desember 2022 lalu ini.
Di mana, KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada Jumat, 5 Juli 2024 dengan menetapkan 21 tersangka. Namun demikian, KPK belum resmi mengungkapkan identitas para tersangka dimaksud.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, mereka yang telah ditetapkan tersangka, yakni Kusnadi selaku Ketua DPRD Provinsi Jatim dari PDIP periode 2019-2024, Achmad Iskandar selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dari Partai Demokrat periode 2019-2024, Anwar Sadad selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dari Partai Gerindra periode 2019-2024, Mahhud selaku anggota DPRD Provinsi Jatim dari PDIP periode 2019-2024.
Selanjutnya, Fauzan Adima selaku Wakil Ketua DPRD Sampang dari Partai Gerindra periode 2019-2024, Jon Junaidi selaku Wakil Ketua DPRD Probolinggo dari Partai Gerindra periode 2019-2024, Abd Muttolib selaku Ketua DPC Partai Gerindra Sampang, Moch Mahrus selaku Bendahara DPC Partai Gerindra Probolinggo.
Kemudian, Achmad Yahya M selaku guru, Bagus Wahyudyono selaku Staf Sekwan DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024, Sukar selaku kepala desa, serta 10 orang dari pihak swasta, yakni Ahmad Heriyadi, RA Wahid Ruslan, Jodi Pradana Putra, Hasanuddin, Ahmad Jailani, Mashudi, A Royan, Wawan Kristiawan, Ahmad Affandy, dan M Fathullah.
Selama 5 tahun terakhir kepemimpinan Khofifah, Pemprov Jatim telah menggelontorkan dana hibah mencapai Rp32,8 triliun. Sebagiannya sebesar Rp9,5 triliun digelontorkan untuk pokok pikiran (Pokir) DPRD Jatim.
