Berita

Antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi/Ist

Bisnis

Gapasdap:

Usulan Khofifah Tambah Kapal di Ketapang-Gilimanuk Belum Tepat

SENIN, 28 JULI 2025 | 18:39 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Usulan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menambah kapal yang beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk dinilai belum tepat.

Permintaan tersebut disampaikan Khofifah menyusul terjadinya kemacetan panjang akibat dihentikannya 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) oleh Kemenhub. Diketahui LCT tersebut sudah beroperasi puluhan tahun di lintasan tersebut.

Penghentian yang berlangsung sekitar lima hari itu telah menyebabkan antrean kendaraan, terutama truk, mengular hingga sepanjang 40 kilometer.


Kondisi tersebut memicu protes keras masyarakat yang kemudian viral di media sosial. Saat ini 15 kapal tersebut telah kembali beroperasi.

Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Rahmatika mengatakan, kemacetan yang terjadi di Ketapang bukan disebabkan kekurangan kapal, melainkan karena keterbatasan jumlah dermaga.

"Sebanyak 56 kapal yang ada saat ini hanya bisa dioperasikan 28 kapal karena keterbatasan dermaga. Bila penambahan kapal tetap dilakukan, hal itu hanya akan menambah deretan kapal-kapal yang menganggur karena tidak memiliki tempat sandaran (dermaga)," kata Rahmatika dalam keterangannya, Senin 28 Juli 2025.

Artinya, kata Rahmatika, penambahan kapal bukan berarti menambah kapasitas muat atau daya angkut tapi malah menimbulkan antrean panjang operasional kapal karena kekurangan dermaga.

Gapasdap, kata Rahmatika, menyarankan agar yang ditambah bukan kapal, melainkan dermaga sebanyak minimal dua pasang maksimal lima pasang untuk mengantisipasi 28 kapal yang menganggur sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal.

"Bila tiga pasang dermaga saja sudah 12 kapal yang bisa beroperasi," kata Rahmatika.

Dengan penambahan dermaga tersebut sudah bisa mengantisipasi 50 persen tambahan demand kendaraan sekaligus mengantisipasi dermaga-dermaga yang banyak rusak saat ini serta adanya jalan tol Probowangi nantinya.

Gapasdap juga mengingatkan agar Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur lebih cermat dalam menganalisis situasi.

Menurut Rahmatika, saat ini kapal-kapal LCT sudah kembali beroperasi dan kemacetan telah terurai sepenuhnya.

“Silakan Kepala Dinas Perhubungan lihat langsung ke lapangan. Jangan hanya berdasarkan laporan di media sosial, karena bisa jadi itu tidak sesuai kenyataan atau bahkan hoaks,” demikian Rahmatika.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya