Berita

Antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi/Ist

Bisnis

Gapasdap:

Usulan Khofifah Tambah Kapal di Ketapang-Gilimanuk Belum Tepat

SENIN, 28 JULI 2025 | 18:39 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Usulan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menambah kapal yang beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk dinilai belum tepat.

Permintaan tersebut disampaikan Khofifah menyusul terjadinya kemacetan panjang akibat dihentikannya 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) oleh Kemenhub. Diketahui LCT tersebut sudah beroperasi puluhan tahun di lintasan tersebut.

Penghentian yang berlangsung sekitar lima hari itu telah menyebabkan antrean kendaraan, terutama truk, mengular hingga sepanjang 40 kilometer.


Kondisi tersebut memicu protes keras masyarakat yang kemudian viral di media sosial. Saat ini 15 kapal tersebut telah kembali beroperasi.

Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Rahmatika mengatakan, kemacetan yang terjadi di Ketapang bukan disebabkan kekurangan kapal, melainkan karena keterbatasan jumlah dermaga.

"Sebanyak 56 kapal yang ada saat ini hanya bisa dioperasikan 28 kapal karena keterbatasan dermaga. Bila penambahan kapal tetap dilakukan, hal itu hanya akan menambah deretan kapal-kapal yang menganggur karena tidak memiliki tempat sandaran (dermaga)," kata Rahmatika dalam keterangannya, Senin 28 Juli 2025.

Artinya, kata Rahmatika, penambahan kapal bukan berarti menambah kapasitas muat atau daya angkut tapi malah menimbulkan antrean panjang operasional kapal karena kekurangan dermaga.

Gapasdap, kata Rahmatika, menyarankan agar yang ditambah bukan kapal, melainkan dermaga sebanyak minimal dua pasang maksimal lima pasang untuk mengantisipasi 28 kapal yang menganggur sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal.

"Bila tiga pasang dermaga saja sudah 12 kapal yang bisa beroperasi," kata Rahmatika.

Dengan penambahan dermaga tersebut sudah bisa mengantisipasi 50 persen tambahan demand kendaraan sekaligus mengantisipasi dermaga-dermaga yang banyak rusak saat ini serta adanya jalan tol Probowangi nantinya.

Gapasdap juga mengingatkan agar Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur lebih cermat dalam menganalisis situasi.

Menurut Rahmatika, saat ini kapal-kapal LCT sudah kembali beroperasi dan kemacetan telah terurai sepenuhnya.

“Silakan Kepala Dinas Perhubungan lihat langsung ke lapangan. Jangan hanya berdasarkan laporan di media sosial, karena bisa jadi itu tidak sesuai kenyataan atau bahkan hoaks,” demikian Rahmatika.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya