DPR Minta Kemlu Proaktif Monitor Keselamatan WNI

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) diminta untuk proaktif dalam rangka memonitor Warga Negara Indonesia (WNI) seiring memanasnya ketegangan antara Thailand dan Kamboja.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 28 Juli 2025. 

“Ya, kami sudah minta kepada Kementerian Luar Negeri untuk proaktif. Melakukan komunikasi-komunikasi kepada warga negara kita di sana. Dan kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada dari Kementerian Luar Negeri yang melakukan komunikasi,” ujar Dasco.

Di sisi lain, Dasco juga mengatakan tetap memonitor perkembangan dari ketegangan Thailand-Kamboja. Atas dasar itu, pihaknya berharap terjadi gencatan senjata dari kedua negara tersebut.

“Ya, kita lihat perkembangannya. Kalau keadaannya membaik, kan kita juga tahu bahwa ada keinginan dari pihak Kamboja untuk gencatan senjata. Kita harapkan bahwa keadaan di sana lebih baik sehingga tindakan-tindakan lebih lanjut mungkin tidak perlu dilakukan,” demikian Dasco.

Diberitakan RMOL sebelumnya, bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja terus berlanjut hingga hari kedua pada Jumat, 24 Juli 2025, dengan tembakan artileri berat dan roket BM-21 menghujani wilayah perbatasan kedua negara.

Sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam pertempuran paling berdarah antara dua negara tetangga Asia Tenggara ini dalam lebih dari satu dekade.

Militer Thailand melaporkan bahwa bentrokan kembali pecah sebelum fajar di provinsi perbatasan Ubon Ratchathani dan Surin. 

Menurut pihak berwenang, pasukan Kamboja melakukan serangan berkelanjutan menggunakan artileri dan sistem roket buatan Rusia.

“Pasukan Kamboja telah melakukan pemboman berkelanjutan menggunakan senjata berat, artileri lapangan, dan sistem roket BM-21,” bunyi pernyataan resmi militer Thailand, seperti dimuat Reuters.

“Pasukan Thailand telah merespons dengan tembakan dukungan yang sesuai sesuai dengan situasi taktis," tambahnya.