Data Kemiskinan BPS Lebih Kecil dari Bank Dunia, Manipulasi?

Data kemiskinan penduduk Indonesia yang diungkap Badan Pusat Statistik (BPS) tidak menggunakan acuan terbaru Bank Dunia.

Ekonom Bright Institute, Prof Awalil Rizky mengatakan, Bank Dunia selalu mengidentifikasi ukuran garis kemiskinan internasional berdasarkan data pembaruan. Kondisi ini tidak dilakukan oleh BPS.

"Tampak bahwa BPS mengemukakan data tanpa merujuk pada pemutakhiran Bank Dunia. Pada saat mengemukakan (penurunan persentase kemiskinan ekstrem) 0,83 persen pada 2024, (BPS menggunakan) dasar pengeluaran di bawah 1,9 Dolar AS per hari per orang," kata ekonom Bright Institute, Prof Awalil Rizky, Senin, 28 Juli 2025.

BPS juga masih menggunakan perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) tahun 2011 di saat Bank Dunia memakai PPP tahun 2017, dengan standar 2,15 Dolar AS.

"Pada siaran pers 25 Juli 2025, BPS menyajikan data kemiskinan ekstrem berdasar ukuran tersebut. Sementara itu, Bank Dunia telah memakai standar 3,00 Dolar AS dalam PPP tahun 2021. Jika dipakai (menggunakan cara Bank Dunia), maka jumlah penduduk miskin ekstrem tahun 2024 mencapai 15,42 juta orang atau 5,44 persen," jelasnya.

"Secara persentase terdapat selisih 0,43 persen poin, dan itu menyangkut lebih dari 1 juta orang," kata Prof Awalil.

Data BPS terbaru, angka kemiskinan diklaim turun menjadi 23, 85 juta orang per Maret 2025. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menyebut, penurunan angka kemiskinan mencapai 210 ribu orang.

Pada September 2024, jumlah orang miskin di Indonesia 24,06 juta orang.