Berita

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth/Ist

Nusantara

Biang Macet, Flyover Latumenten Mendesak Direalisasikan

SENIN, 28 JULI 2025 | 06:40 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Pembangunan Flyover Latumenten di Jakarta Barat ditargetkan mulai dikerjakan pada Agustus atau paling lambat September 2025.

Flyover ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan kronis di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat, terutama di sekitar perlintasan kereta api yang menjadi titik penyumbatan arus kendaraan.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengpresiasi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, atas komitmennya dalam merealisasikan pembangunan Flyover Latumenten.


"Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Gubernur Pramono Anung yang sudah mendengar dan menindaklanjuti permintaan aspirasi masyarakat terkait kemacetan parah yang terjadi di wilayah ini," kata Kenneth dalam keterangannya, Minggu 27 Juli 2025.

Pembangunan flyover tersebut merupakan hasil tindak lanjut pada saat Kenneth berinteraksi langsung dengan konstituen atau kegiatan Reses (Serap Aspirasi Masyarakat) yang di laksanakan pada dua tahun lalu, tepatnya pada tahun 2023. 

"Di wilayah itu sering sekali macet parah. Nah, kita buat kajian, terus kita lakukan investigasi juga," kata Kenneth.


"Tiap pagi dan sore hari kalau kereta api lewat tiap beberapa detik, selalu tutup palang kereta terus. Nah akibatnya pengendara mobil dan motor, terutama di depan Rumah Sakit Jiwa itu ya, Grogol itu kan selalu terdampak. Macetnya bisa panjang, bisa mengular sampai ke depan Citraland," sambungnya.

Dengan adanya flyover ini, Kenneth berharap kemacetan parah dari arah Grogol ke Pluit dapat terurai.

"Jadi orang sudah tidak perlu lagi melewati pintu kereta. Jadi mereka cukup lewat jalan layang saja, itu sudah cukup," kat Ketua Ikatan Keluarga Alumni PPRA LXII Lemhannas itu.

Kenneth juga meminta semua pihak, termasuk Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto dan jajaran Polres Jakarta Barat dapat melakukan koordinasi dalam mengatur lalu lintas selama proses konstruksi berlangsung.

"Saya minta Wali kota Jakarta Barat juga bisa melakukan program rekayasa lalu lintas," kata Kenneth.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya