Berita

Presiden ke-7 Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Ngaco soal Tuduhan Kekuatan Besar di Balik Polemik Ijazah Palsu

SENIN, 28 JULI 2025 | 02:50 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang menyebut ada kekuatan besar yang memainkan isu dugaan ijazah palsu dirinya merupakan kalimat ngaco.

Demikian penegasan pakar telematika yang menjadi salah satu terlapor kasus ijazah palsu, Roy Suryo melalui keterangan tertulisnya, dikutip Senin 28 Juli 2025.

"Tuduhan itu tanpa dasar dan analisis yang jelas alias sembrono, khas Jokowi yang dikenal dengan istilah 'sein kiri belok kanan'," kata Roy.


Roy menyesalkan pernyataan Jokowi tersebut kemudian digoreng di berbagai media -- baik mainstream TV, radio, cetak, online maupun Alternatif, termasuk kanal-kanal YouTube -- oleh beberapa pendukung Jokowi.

"Sebuah penggiringan ke ranah politik yang sangat kampungan alias kasar dari perkara ijazah palsu yang sebenarnya sangat simpel namun dibuat rumit," kata Roy.

Menurut Roy, kasus ijazah ini sangat simpel apabila aslinya memang ada, namun menjadi rumit kalau tidak ada aslinya.

Karena hal itu sudah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat 2, pejabat publik dikecualikan dari pengecualian Pasal 17 ayat h, artinya.

"Sekali lagi kalau memang ada aslinya tinggal ditunjukkam saja beres, tidak usah terlalu banyak tingkah sampai sewa lawyer, dan tega mengkriminalisasi alias mempidanakan sesama anak bangsa," kata Roy.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menduga ada agenda politik besar di balik isu pemakzulan anaknya dan ijazah palsu dirinya. 

“Perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade, yang buat saya, ya biasa-biasa aja,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Senin 14 Juli 2025.

Namun demikian, Jokowi menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan kasus ijazah palsu pada proses penyidikan yang berjalan.

“Saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan, ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada,” kata Jokowi.





Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya