Berita

Presiden Prabowo Subianto/Net

Politik

Prabowo Singgung Serakahnomic, Ultimatum PSI dan Jokowi?

SABTU, 26 JULI 2025 | 19:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal "Serakahnomic", yang disampaikan usai menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dianggap sebagai sebuah ultimatum.

Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara menilai, Presiden Prabowo sedang memberikan ultimatum kepada PSI yang kadernya banyak duduk di Kabinet Merah Putih.

"Tentu saja banyaknya kader PSI itu karena keinginan dari mantan presiden sebelumnya, yaitu Jokowi itu sendiri," ujar Igor kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Sabtu, 26 Juli 2025.


Dia memandang, ultimatum Presiden Prabowo melalui bahasa "Serakahnomic", secara tidak langsung juga mengarah pada Presiden ke-7 Joko Widodo, lantaran punya hubungan langsung dengan PSI.

"Secara umum, pidato Prabowo terkait serakahnomic itu bisa ditujukan kepada semua parpol pengusungnya yang juga lolos ambang batas parlemen saat ini," tutur Igor.

"Tetapi secara spesifik mengarah ke PSI pimpinan Kaesang anak bungsu Jokowi, yang gagal lolos parlemen tapi banyak kadernya banyak dapat jatah," sambungnya memaparkan.

Lebih dari itu, Igor memaknai kata "Serakahnomic" didasarkan pada PSI yang tidak punya peran besar dalam pemenangannya di pemilihan presiden (Pilpres) 2024, tetapi justru mendapat jatah kursi menteri dan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ironis, bahwa kader-kader PSI yang mendapat jatah di pemerintahan dan BUMN tersebut justru mereka yang paling sadis memperolok Prabowo di Pemilu sebelumnya tahun 2014 dan 2019," ucapnya.

"Bahkan di Pemilu 2024, pengaruh PSI pun kecil terhadap terpilihnya Prabowo, kecuali karena faktor Jokowi semata yang memberikan dukungan. Itu pun karena Gibran yang menjadi cawapresnya Prabowo," demikian Igor menambahkan.

Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kemlu: PT DSI Tingkatkan Kepercayaan Global terhadap Ekspor RI

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:20

Pantai Gading Perkuat Dukungan untuk Inisiatif Otonomi Sahara Maroko

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:07

Penduduk Indonesia Bertambah 1,4 Juta Jiwa

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:03

Pidato Prabowo Cerminkan Optimisme Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:02

KPK Panggil Plt Bupati Tulungagung dan Sejumlah Pejabat dalam Kasus Dugaan Pemerasan

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:53

Kemenkeu dan BI Harus Bisa Menerjemahkan Keinginan Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:41

Polisi Tetapkan Sopir Green SM Tersangka Taksi vs KRL di Bekasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:26

Sembilan WNI Jalani Visum dan Tes Kesehatan di Turki

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:26

IKN Disiapkan Jadi Superhub Ekonomi Baru Indonesia

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:20

Semen Indonesia Pangkas Empat Anak Usaha dalam Program Streamlining

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:16

Selengkapnya