Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/RMOL

Politik

Tim Supervisi Kaji Proyek Penulisan Ulang Sejarah

DPR Minta Laporan Secara Berkala
SABTU, 26 JULI 2025 | 05:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tim Supervisi Sejarah yang sudah memulai proyek penulisan ulang sejarah diminta secara rutin memberikan laporan perkembangan kepada pimpinan DPR.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat 25 Juli 2025.

“Saya belum cek lagi, tapi Tim Supervisi itu minggu lalu sudah melakukan komunikasi, kunjungan ke sana. Kita akan terus meminta kepada Tim Supervisi itu untuk menginfokan kepada pimpinan DPR secara berkala,” kata Dasco.


Saat ditanya mengenai masukan Tim Supervisi kepada Kementerian Kebudayaan, Dasco mengungkapkan bahwa tim masih melakukan kajian.

“Belum sempat, mereka masih kaji. Masih kaji dan akan dilakukan konsultasi dengan pimpinan DPR,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa uji publik penulisan ulang sejarah akan digelar mulai 20 Juli 2025 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Mulai 20 Juli uji publik dimulai di perguruan-perguruan tinggi melibatkan para pemangku kepentingan yang cukup banyak," kata Fadli Zon ketika di sela forum global di Beijing, China pada Jumat 11 Juli 2025. 

Fadli Zon menjelaskan bahwa uji publik ini digelar dalam bentuk seminar dan diskusi, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, kritik hingga memberikan argumentasi terkait isi dari buku sejarah yang ditulis ulang tersebut.


Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya