Berita

Bapenda dan Komisi IV DPRD Bekasi pasang stiker penunggak pajak/Ist

Nusantara

Hotel Mewah di Kota Bekasi Dipasangi Stiker Tunggak Pajak

Laporan: Slamet*
JUMAT, 25 JULI 2025 | 20:36 WIB

Hotel Grand Amarossa Bekasi dipasangi stiker "Tidak Patuh Pajak" setelah terdeteksi menunggak pembayaran pajak daerah hingga Rp900 juta.

Tindakan tegas terhadap hotel mewah ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Komisi 4 DPRD Kota Bekasi sebagai bentuk penegakan aturan.  

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, mengungkapkan bahwa hotel berbintang ini memiliki utang pajak yang mengendap sejak 2023 hingga 2025.


"Totalnya hampir Rp900 juta, termasuk pajak hotel dan restoran. Ini keterlambatan yang serius," tegas Arif dalam keterangannya, Jumat, 25 Juli 2025.

Arif melanjutkan, manajemen hotel menyebut penurunan omzet menjadi penyebab keterlambatan pembayaran. Namun, Arif menegaskan bahwa hal tersebut bukan pembenaran. 

"Persoalannya bukan sekadar omzet, tapi komitmen. Sudah dua tahun telat, kapan mau bayar?" ujar Arif.

Pemasangan stiker ini dimaksudkan sebagai peringatan keras sekaligus upaya mendorong kepatuhan. 

"Jangan baru sadar setelah dipasang stiker. Ini penegakan aturan agar mereka segera melunasi," tambah Arif.

Ia juga menekankan bahwa langkah ini sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan untuk menertibkan wajib pajak yang lalai. 

"Kami ingin ada kepastian, bukan sekadar janji," tegasnya.  
  
Pemasangan stiker berpotensi merusak reputasi hotel di mata tamu dan mitra bisnis. Namun, Bapenda dan DPRD menegaskan bahwa sanksi ini proporsional mengingat besarnya tunggakan.  

"Kalau tidak ditindak, yang lain bisa ikut-ikutan tidak bayar. Ini demi keadilan," pungkas Arif.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya