Gerindra Anggap Usulan PKB soal Pilkada Bentuk Kegelisahan Elite

Usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dianggap Fraksi Partai Gerindra sebagai suara terpendam elite-elite politik.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong menjelaskan, usulan Ketua Umum PKB yang kerap disapa Cak Imin itu bukan suatu wacana yang baru bergulir di publik.

"Tetapi itu semua akumulasi dari kegelisahan, baik itu yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, maupun para elite-elite partai politik," ujar Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025.

Menurutnya, setiap usul memiliki argumentasi yang ujungnya mendorong perbaikan pelaksanaan pemilu Indonesia, termasuk soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Karena kita berharap agar tentu pelaksanaan pemilu kita tidak hanya berjalan dengan baik dan berkualitas, tetapi kita juga ingin agar efektif, efisien. Dari sisi biaya misalnya, dari sisi waktu misalnya, itu semua kegelisahannya," tutur politisi Partai Gerindra itu.

Di sisi yang lain, Bahtra juga memperhatikan Perbincangan tentang dampak pemilihan kepala daerah (pilkada) memakai sistem proporsional terbuka, atau yang dikenal sebagai pemilihan langsung oleh masyarakat di tempat pemungutan suara (TPS).

"Terus kemudian dari berbagai perbincangan bahwa dengan pilkada langsung yang diselenggarakan saat ini, itu biayanya terlalu besar dan mahal," ucapnya.

Kendati begitu, Anggota Legislatif daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara itu memastikan DPR akan mengkaji lebih dalam terkait sistem pemilu selanjutnya. 

"Tentu kita akan melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih jauh, karena kita ingin agar pelaksanaan pemilu kita selain berkualitas dan terlaksana dengan baik, tentu efektif, efisien itu juga perlu menjadi pemikiran bersama," demikian Bahtra.