Istana Merdeka, Jakarta/RMOL
Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak memberikan komentar politik terkait konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang terus memanas sejak awal pekan ini.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah menghindari komentar atas dinamika politik internal atau konflik antarnegara yang bukan menjadi yurisdiksi langsung Indonesia.
“Ya, satu tentunya kita sebisa mungkin menghindari untuk kita menyampaikan pendapat yang itu berkenaan dengan politik atau kejadian di negara yang lainnnya, kebijakan-kebijakan politik itu,” ujar Prasetyo di kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak tinggal diam ketika ada potensi ancaman terhadap keselamatan warga negara Indonesia (WNI).
Menurutnya, koordinasi lintas kementerian sudah dilakukan sejak awal, khususnya antara Istana dan Kementerian Luar Negeri.
“Tetapi bahwa ketika terjadi sesuatu di negara lain yang kemudian itu korelasinya dengan Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, kemarin kami sudah langsung berkoordinasi dengan Kemenlu untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita yang tinggal di sana aman dan termonitor, termasuk menyiapkan mitigasi-mitigasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menyebut bahwa pemerintah sudah menyampaikan informasi kepada para WNI di kawasan terdampak serta membuka saluran komunikasi darurat.
“Pertama diinformasikan, sudah pasti diinformasikan kepada seluruh warga negara kita yang tinggal di sana. Kemudian dibuka ruang komunikasi, sehingga kalau terjadi sesuatu kita bisa mendeteksi dan bisa dengan cepat melakukan penanganan,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya mencegah eskalasi konflik agar tidak berdampak lebih luas.
“Tentunya kita tidak berharap eskalasi akan meningkat, karena sekali lagi itu akan berdampak secara global, termasuk akan berdampak ke negara kita,” kata Prasetyo.
Hingga hari ini, bentrokan bersenjata antara militer Thailand dan Kamboja masih berlangsung di perbatasan kedua negara, memicu kepanikan warga sipil dan mengakibatkan gelombang pengungsian massal.
