Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono/RMOL

Politik

DPR Minta Pemerintah RI Aktif Redam Konflik Thailand–Kamboja

JUMAT, 25 JULI 2025 | 14:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan strategis sebagai negara pendiri ASEAN sekaligus pemimpin regional untuk mencegah konflik bilateral berkembang menjadi ancaman kawasan. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, merespons meningkatnya eskalasi ketegangan antara Thailand dan Kamboja belakangan ini.

Dave menyebut, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam memfasilitasi penyelesaian konflik di kawasan, seperti di Mindanao dan Myanmar. 


Karena itu, menurutnya, Indonesia dapat menawarkan diri menjadi mediator untuk membuka dialog bilateral maupun multilateral antara Thailand dan Kamboja. 

Selain itu, Indonesia juga perlu mendorong ASEAN agar mengambil sikap kolektif sesuai dengan prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yaitu non-intervensi, inklusivitas, dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

“Komisi I DPR RI dapat menginisiasi dialog antar parlemen ASEAN untuk memperkuat kepercayaan dan mendorong penyelesaian damai,” kata Dave kepada wartawan, Jumat, 25 Juli 2025. 

Menurut dia, langkah lain yang dapat dilakukan adalah mengaktifkan forum-forum regional seperti ASEAN Regional Forum dan High-Level Task Force agar penanganan krisis dapat berjalan secara terkoordinasi.

Legislator Golkar ini menambahkan, eskalasi konflik Thailand–Kamboja bukan hanya ancaman bagi kedua negara, tetapi juga dapat mengganggu keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak. 

Konflik ini juga berpotensi menghambat stabilitas ASEAN, menunda proses integrasi ekonomi, mengganggu diplomasi kawasan, serta menghentikan arus perdagangan lintas batas dan konektivitas darat melalui Thailand.

“Ketegangan ini dapat memicu gelombang pengungsi dan insiden keamanan lintas batas, sekaligus merusak kredibilitas ASEAN sebagai kawasan yang damai dan stabil,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya