Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono/RMOL

Politik

DPR Minta Pemerintah RI Aktif Redam Konflik Thailand–Kamboja

JUMAT, 25 JULI 2025 | 14:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan strategis sebagai negara pendiri ASEAN sekaligus pemimpin regional untuk mencegah konflik bilateral berkembang menjadi ancaman kawasan. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, merespons meningkatnya eskalasi ketegangan antara Thailand dan Kamboja belakangan ini.

Dave menyebut, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam memfasilitasi penyelesaian konflik di kawasan, seperti di Mindanao dan Myanmar. 


Karena itu, menurutnya, Indonesia dapat menawarkan diri menjadi mediator untuk membuka dialog bilateral maupun multilateral antara Thailand dan Kamboja. 

Selain itu, Indonesia juga perlu mendorong ASEAN agar mengambil sikap kolektif sesuai dengan prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yaitu non-intervensi, inklusivitas, dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

“Komisi I DPR RI dapat menginisiasi dialog antar parlemen ASEAN untuk memperkuat kepercayaan dan mendorong penyelesaian damai,” kata Dave kepada wartawan, Jumat, 25 Juli 2025. 

Menurut dia, langkah lain yang dapat dilakukan adalah mengaktifkan forum-forum regional seperti ASEAN Regional Forum dan High-Level Task Force agar penanganan krisis dapat berjalan secara terkoordinasi.

Legislator Golkar ini menambahkan, eskalasi konflik Thailand–Kamboja bukan hanya ancaman bagi kedua negara, tetapi juga dapat mengganggu keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak. 

Konflik ini juga berpotensi menghambat stabilitas ASEAN, menunda proses integrasi ekonomi, mengganggu diplomasi kawasan, serta menghentikan arus perdagangan lintas batas dan konektivitas darat melalui Thailand.

“Ketegangan ini dapat memicu gelombang pengungsi dan insiden keamanan lintas batas, sekaligus merusak kredibilitas ASEAN sebagai kawasan yang damai dan stabil,” pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya