Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono/RMOL

Politik

DPR Minta Pemerintah RI Aktif Redam Konflik Thailand–Kamboja

JUMAT, 25 JULI 2025 | 14:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan strategis sebagai negara pendiri ASEAN sekaligus pemimpin regional untuk mencegah konflik bilateral berkembang menjadi ancaman kawasan. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, merespons meningkatnya eskalasi ketegangan antara Thailand dan Kamboja belakangan ini.

Dave menyebut, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam memfasilitasi penyelesaian konflik di kawasan, seperti di Mindanao dan Myanmar. 


Karena itu, menurutnya, Indonesia dapat menawarkan diri menjadi mediator untuk membuka dialog bilateral maupun multilateral antara Thailand dan Kamboja. 

Selain itu, Indonesia juga perlu mendorong ASEAN agar mengambil sikap kolektif sesuai dengan prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yaitu non-intervensi, inklusivitas, dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

“Komisi I DPR RI dapat menginisiasi dialog antar parlemen ASEAN untuk memperkuat kepercayaan dan mendorong penyelesaian damai,” kata Dave kepada wartawan, Jumat, 25 Juli 2025. 

Menurut dia, langkah lain yang dapat dilakukan adalah mengaktifkan forum-forum regional seperti ASEAN Regional Forum dan High-Level Task Force agar penanganan krisis dapat berjalan secara terkoordinasi.

Legislator Golkar ini menambahkan, eskalasi konflik Thailand–Kamboja bukan hanya ancaman bagi kedua negara, tetapi juga dapat mengganggu keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak. 

Konflik ini juga berpotensi menghambat stabilitas ASEAN, menunda proses integrasi ekonomi, mengganggu diplomasi kawasan, serta menghentikan arus perdagangan lintas batas dan konektivitas darat melalui Thailand.

“Ketegangan ini dapat memicu gelombang pengungsi dan insiden keamanan lintas batas, sekaligus merusak kredibilitas ASEAN sebagai kawasan yang damai dan stabil,” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya