DPR Minta Pemerintah RI Aktif Redam Konflik Thailand–Kamboja

Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan strategis sebagai negara pendiri ASEAN sekaligus pemimpin regional untuk mencegah konflik bilateral berkembang menjadi ancaman kawasan. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, merespons meningkatnya eskalasi ketegangan antara Thailand dan Kamboja belakangan ini.

Dave menyebut, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam memfasilitasi penyelesaian konflik di kawasan, seperti di Mindanao dan Myanmar. 

Karena itu, menurutnya, Indonesia dapat menawarkan diri menjadi mediator untuk membuka dialog bilateral maupun multilateral antara Thailand dan Kamboja. 

Selain itu, Indonesia juga perlu mendorong ASEAN agar mengambil sikap kolektif sesuai dengan prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yaitu non-intervensi, inklusivitas, dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

“Komisi I DPR RI dapat menginisiasi dialog antar parlemen ASEAN untuk memperkuat kepercayaan dan mendorong penyelesaian damai,” kata Dave kepada wartawan, Jumat, 25 Juli 2025. 

Menurut dia, langkah lain yang dapat dilakukan adalah mengaktifkan forum-forum regional seperti ASEAN Regional Forum dan High-Level Task Force agar penanganan krisis dapat berjalan secara terkoordinasi.

Legislator Golkar ini menambahkan, eskalasi konflik Thailand–Kamboja bukan hanya ancaman bagi kedua negara, tetapi juga dapat mengganggu keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak. 

Konflik ini juga berpotensi menghambat stabilitas ASEAN, menunda proses integrasi ekonomi, mengganggu diplomasi kawasan, serta menghentikan arus perdagangan lintas batas dan konektivitas darat melalui Thailand.

“Ketegangan ini dapat memicu gelombang pengungsi dan insiden keamanan lintas batas, sekaligus merusak kredibilitas ASEAN sebagai kawasan yang damai dan stabil,” pungkasnya.