Anggota Dewan Pakar DPP Partai Nasdem, Mohsen Hasan Alhinduan, menyoroti peluncuran 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Ia menilai inisiatif tersebut sebagai langkah ambisius pemerintah dalam membangun ekonomi rakyat, namun menyisakan sejumlah catatan kritis.
Menurut Mohsen, pemerintah perlu belajar dari kegagalan masa lalu, khususnya dari pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD) yang dinilai gagal menjalankan peran pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Ia mengingatkan agar KDMP tidak hanya menjadi “koperasi papan nama” yang dibentuk tanpa kerangka kerja yang jelas dan berisiko disusupi kepentingan politik lokal.
“Penggunaan nama 'Merah Putih' memang menggugah semangat kebangsaan, namun tidak cukup menjadi fondasi ekonomi. Koperasi tidak bisa dikelola dengan jargon semata," ujarnya seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Jumat, 25 Juli 2025.
Maka dari itu diperlukan pengelolaan yang profesionalisme, digitalisasi, serta pengawasan yang ketat. Hubungan erat dengan perbankan dan BUMN, agar koperasi tidak terisolasi dari ekosistem ekonomi nasional serta audit independen dan evaluasi berkala, agar KDMP tidak menjadi proyek politik yang gagal.
Ia juga menyoroti persoalan mendasar yang masih membelit sektor UMKM seperti keterbatasan akses permodalan, dominasi tengkulak, serta minimnya digitalisasi dan integrasi rantai pasok.
Ia menilai, alih-alih memperkuat koperasi yang sudah ada, pemerintah justru menambah beban kelembagaan baru dalam jumlah besar tanpa kejelasan arah.
Mohsen mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada reformasi koperasi eksisting, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem manajemen, serta integrasi koperasi ke dalam ekosistem industri nasional.
“KDMP bisa menjadi tonggak penting dalam sejarah ekonomi rakyat—jika dan hanya jika dibarengi dengan pembenahan fundamental, pengawasan serius, dan pengelolaan yang profesional. Tanpa itu, kita hanya mengulang babak lama: koperasi sebagai proyek politik musiman yang usang sebelum matang," tegasnya.
Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan bukan koperasi baru, tetapi koperasi yang dikelola secara benar dan profesional, demi mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat secara berkelanjutan.
