Praktik Beras Oplosan Ganggu Program Swasembada Pangan

Langkah Polri mengusut tuntas praktik pengoplosan beras yang merugikan rakyat dan negara hingga Rp100 triliun per tahun didukung penuh Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv.

“Negara, tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir orang atau korporasi yang mempermainkan kebutuhan dasar rakyat. Polisi harus cepat mengungkap dan menangkap pelaku,” tegas Rajiv lewat keterangan resminya, Jumat, 25 Juli 2025.

Ia menilai pengoplosan beras merupakan kejahatan serius, bahkan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan mengganggu program swasembada pangan.

“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Dampaknya sangat luas. Petani dirugikan, konsumen tertipu, dan negara mengalami kerugian yang tidak kecil, bahkan bisa mengganggu program swasembada pangan,” ujar Rajiv.

Legislator Partai Nasdem itu sepakat bahwa praktik tersebut harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jika negara dirugikan hingga Rp100 triliun setiap tahun akibat pengoplosan ini, maka sudah sepatutnya kita bersikap tegas. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan dan keberpihakan pada rakyat,” tegasnya.

Ia menilai lemahnya kontrol terhadap distribusi beras membuka celah bagi pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan secara tidak sah.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi IV, Rajiv berkomitmen untuk terus mengawal isu tersebut dan mendorong adanya langkah konkret untuk melindungi petani, menjaga kualitas pangan nasional, serta menegakkan hukum secara adil dan menyeluruh.

“Praktik-praktik kotor semacam ini diberantas hingga ke akarnya. Petani harus dilindungi, konsumen harus diberi kepastian, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Rajiv.