Berita

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar/Ist

Politik

Usul Kepala Daerah Dipilih Pusat

Cak Imin Ingin Menyenangkan Presiden Prabowo

JUMAT, 25 JULI 2025 | 07:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Usulan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar kepala daerah ditunjuk pusat atau dipilih oleh DPRD provinsi tidak seharusnya dipahami secara harfiah.

Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat, pernyataan Cak Imin lebih merupakan strategi komunikasi politik untuk menyenangkan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya pernah mengemukakan ide serupa.

“Jadi omongannya Cak Imin kemarin jangan diartikan secara leterlek (letterlijk) dia ingin kepala daerah dipilih oleh pusat atau DPRD provinsi. Menurut saya, ucapan dia kemarin itu dia hanya ingin menyenangkan Prabowo, karena ide ini kan awalnya dari Prabowo,” ujar Hensat, Jumat, 25 Juli 2025.


Hensat menilai, di balik pernyataan tersebut, Cak Imin sebenarnya memahami bahwa Prabowo merupakan presiden yang sangat bergantung pada dukungan rakyat.

Oleh karena itu, usulan tersebut lebih sebagai sinyal politik untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo, bukan cerminan keinginan nyata untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah secara drastis.

“Padahal saya yakin Cak Imin tahu Prabowo juga tergantung rakyat. Jadi sebenarnya omongan kemarin itu ucapan Cak Imin yang menunggu dukungan rakyat. Jadi bukan berarti semata-mata dia ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD,” tambah Hensat.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu menyoroti bahwa pernyataan Cak Imin mencerminkan pemahaman akan dinamika politik dan preferensi publik.

Cak Imin dinilai sadar bahwa masyarakat cenderung menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga usulan tersebut lebih merupakan manuver komunikasi untuk menunjukkan keselarasan dengan Prabowo tanpa mengesampingkan sentimen rakyat.

“Dia ngomong seperti itu buat nyenengin Prabowo, dan dia tahu pasti Prabowo itu tergantung rakyat, dan rakyat kan kelihatannya tetap ingin pemilihan langsung,” tutup Hensat.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Diburu Kolektor, BI Cetak Lagi Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Jumat, 25 September 2026 | 00:17

DPRD DKI: Perkuat Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di TIM

Jumat, 25 September 2026 | 00:04

Pelunasan BLBI Jadi Tonggak Penyelesaian Krisis 1997-1998

Kamis, 24 September 2026 | 23:37

Tim Hukum: Tak Ada Saksi Sebut Heri Susanto Terima Suap

Kamis, 24 September 2026 | 23:19

Sufmi Dasco akan Kukuhkan Pengurus APKLI Merah Putih

Kamis, 24 September 2026 | 23:00

Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Kamis, 24 September 2026 | 22:59

Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 22:48

DPR Minta Basarnas Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 24 September 2026 | 22:26

Tokoh Adat Papua Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Muliama

Kamis, 24 September 2026 | 22:23

Menko Yusril Pastikan Media Bebas Meliput di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 22:11

Selengkapnya