Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun/RMOL
Polemik transfer data ke Amerika Serikat (AS) dalam kesepakatan dagang terbaru dengan Indonesia, disorot Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun.
Komarudin mengingatkan betapa pentingnya sebuah data karena menyangkut keamanan, apalagi menyangkut negara.
Ia pun mencontohkan perang antara Israel dengan Iran yang antara lain ditengarai oleh kebocoran data.
“Kita belajar dari kasus Iran dengan Israel. Bagaimana Israel itu dengan Mossad ngebombardir di Iran. Karena apa? Data-data yang dibocorkan, bocor dari berbagai sumber,” ungkap Komarudin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 24 Juli 2025.
Anggota DPR Fraksi PDIP ini menyebut salah satu sumber data yang bocor menyulut konflik kedua negara tersebut.
“Para elite Iran yang tidak puas dengan pemerintah. Dia bocorkan data-data lewat Turki, lewat Irak, lewat berbagai sumber. Nah, kita cermin dari hal seperti begitu ya harus hati-hati,” tegas Komarudin.
Atas dasar itu, Komarudin meminta pemerintah untuk menjelaskan secara terbuka dan komprehensif terkait transfer data ke AS buntut kesepakatan tarif dagang tersebut.
“Karena informasi masih simpang siur. Jadi yang terbaik adalah pemerintah harus menjelaskan secara komprehensif. Jadi tidak liar berita seperti begini,” jelasnya.
Kendati begitu, Legislator PDIP ini meyakini Presiden Prabowo punya komitmen yang jelas dalam menjaga kedaulatan nasional.
“Karena ini sudah menyangkut hal yang sangat sensitif. Sudah menyangkut tujuan kedaulatan nasional, tujuan negara. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau datamu bocor ke negara asing itu bukan melindungi rakyat, itu sudah jual rakyat namanya,” kata Komarudin.
Lebih jauh, Komarudin berharap pemerintah dalam hal ini kementerian terkait untuk jujur dan terbuka mengenai kesepakatan transfer data ke AS tersebut.
“Dalam dunia perang cyber seperti ini harus hati-hati. Jadi saya kira yang paling penting kementerian terkait harus menjelaskan ini secara jujur. Pertama jujur dulu. Kalau tidak jujur ya tidak ada gunanya, terbuka tapi kalau tidak jujur. Jadi jujur dan terbuka kepada publik Indonesia karena rakyat berhak untuk tahu masalah ini. Dan karena ini menyangkut masa depan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Diberitakan
RMOL sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, transfer data yang diberikan kepada Amerika Serikat (AS) merupakan data komersial, bukan data pribadi.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto merespons polemik kesepakatan dagang baru yang menghapus hambatan yang berdampak pada perdagangan, jasa, dan investasi digital dengan AS.
"Keleluasaan transfer data yang diberikan kepada Amerika maupun negara mitra Iainnya terfokus pada data-data komersial, bukan untuk data personal dan data yang bersifat strategis," kata Haryo dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Rabu, 23 Juli 2025.
