Berita

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun/RMOL

Politik

Polemik Transfer Data ke AS

Legislator PDIP Ingatkan Bahaya Kebocoran Data dalam Konflik Israel-Iran

KAMIS, 24 JULI 2025 | 18:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Polemik transfer data ke Amerika Serikat (AS) dalam kesepakatan dagang terbaru dengan Indonesia, disorot Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. 

Komarudin mengingatkan betapa pentingnya sebuah data karena menyangkut keamanan, apalagi menyangkut negara. 

Ia pun mencontohkan perang antara Israel dengan Iran yang antara lain ditengarai oleh kebocoran data. 


“Kita belajar dari kasus Iran dengan Israel. Bagaimana Israel itu dengan Mossad ngebombardir di Iran. Karena apa? Data-data yang dibocorkan, bocor dari berbagai sumber,” ungkap Komarudin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 24 Juli 2025.

Anggota DPR Fraksi PDIP ini menyebut salah satu sumber data yang bocor menyulut konflik kedua negara tersebut. 

“Para elite Iran yang tidak puas dengan pemerintah. Dia bocorkan data-data lewat Turki, lewat Irak, lewat berbagai sumber. Nah, kita cermin dari hal seperti begitu ya harus hati-hati,” tegas Komarudin. 

Atas dasar itu, Komarudin meminta pemerintah untuk menjelaskan secara terbuka dan komprehensif terkait transfer data ke AS buntut kesepakatan tarif dagang tersebut. 

“Karena informasi masih simpang siur. Jadi yang terbaik adalah pemerintah harus menjelaskan secara komprehensif. Jadi tidak liar berita seperti begini,” jelasnya. 

Kendati begitu, Legislator PDIP ini meyakini Presiden Prabowo punya komitmen yang jelas dalam menjaga kedaulatan nasional. 

“Karena ini sudah menyangkut hal yang sangat sensitif. Sudah menyangkut tujuan kedaulatan nasional, tujuan negara. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau datamu bocor ke negara asing itu bukan melindungi rakyat, itu sudah jual rakyat namanya,” kata Komarudin.

Lebih jauh, Komarudin berharap pemerintah dalam hal ini kementerian terkait untuk jujur dan terbuka mengenai kesepakatan transfer data ke AS tersebut. 

“Dalam dunia perang cyber seperti ini harus hati-hati. Jadi saya kira yang paling penting kementerian terkait harus menjelaskan ini secara jujur. Pertama jujur dulu. Kalau tidak jujur ya tidak ada gunanya, terbuka tapi kalau tidak jujur. Jadi jujur dan terbuka kepada publik Indonesia karena rakyat berhak untuk tahu masalah ini. Dan karena ini menyangkut masa depan rakyat Indonesia,” pungkasnya. 

Diberitakan RMOL sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, transfer data yang diberikan kepada Amerika Serikat (AS) merupakan data komersial, bukan data pribadi.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto merespons polemik kesepakatan dagang baru yang menghapus hambatan yang berdampak pada perdagangan, jasa, dan investasi digital dengan AS.

"Keleluasaan transfer data yang diberikan kepada Amerika maupun negara mitra Iainnya terfokus pada data-data komersial, bukan untuk data personal dan data yang bersifat strategis," kata Haryo dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Rabu, 23 Juli 2025.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya