Berita

Okta Kumala Dewi (Foto: Istimewa)

Politik

Produksi Obat Murah TNI Bukti Nyata Peduli Rakyat

KAMIS, 24 JULI 2025 | 09:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Langkah Kementerian Pertahanan menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memproduksi obat murah disambut baik Anggota Komisi I DPR Okta Kumala Dewi. 

Okta menilai kebijakan ini sebagai bentuk nyata kepedulian negara, terutama melalui institusi militer, terhadap keamanan masyarakat.

“Kita terbiasa melihat TNI di garis depan pertahanan. Tapi kini, mereka juga hadir di garis depan kemanusiaan, membantu rakyat melalui produksi obat murah yang berkualitas. Ini patut diapresiasi,” ujar Okta kepada wartawan, Kamis 24 Juli 2025. 


Produksi obat oleh laboratorium farmasi gabungan TNI AD, AL, dan AU yang kini tergabung dalam Farmasi Pertahanan Negara dinilai Okta sebagai langkah cerdas dan strategis. Apalagi, produk yang dihasilkan sudah melalui pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memastikan obat-obatan tersebut aman, layak edar, dan sesuai standar.

“Harga obat yang tinggi telah lama menjadi keluhan masyarakat. Kehadiran obat berkualitas dengan harga yang jauh lebih murah bisa menjadi solusi konkret di tengah keterbatasan ekonomi dan akses kesehatan di daerah,” kata Okta.

Legislator PAN ini juga menyoroti pentingnya kebijakan ini dalam konteks yang lebih luas: yaitu bagian dari ketahanan nasional. Menurutnya, kemandirian di sektor farmasi tidak kalah penting dibanding ketahanan energi atau pangan.

“Ketergantungan terhadap obat impor itu berisiko. Dengan memproduksi sendiri, kita bisa memastikan pasokan tetap tersedia saat krisis global. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi bagian dari sistem pertahanan yang terintegrasi. Hari ini kita harus mengantisipasi segala bentuk potensi ancaman, salah satunya juga di bidang kesehatan ” katanya.

Namun begitu, Okta memberi catatan penting terkait distribusi. Ia berharap distribusi obat ini dilakukan secara merata hingga ke pelosok negeri, tidak hanya di kota-kota besar. Keberadaan Koperasi Merah Putih di desa-desa diharapkan menjadi ujung tombak pemerataan akses.

“Obat murah ini harus benar-benar bisa diakses masyarakat desa dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Ini akan jadi tolok ukur keberhasilan program,” tegasnya.

Okta juga mendorong agar inisiatif ini tidak berhenti di tahun ini saja, melainkan menjadi program berkelanjutan yang diperkuat melalui kolaborasi dengan lembaga riset, universitas, dan BUMN farmasi nasional.

Lebih dari sekadar kebijakan teknis, ia melihat inisiatif ini sebagai bukti bahwa Kemhan dan TNI mampu tampil sebagai representasi negara yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

“TNI menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak hanya dalam menjaga kedaulatan, tetapi juga dalam merawat kehidupan. Obat murah ini adalah bentuk lain dari bela negara, melindungi rakyat dari ancaman kesehatan,” tandas anggota DPR dari Fraksi PAN ini.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya