Berita

Okta Kumala Dewi (Foto: Istimewa)

Politik

Produksi Obat Murah TNI Bukti Nyata Peduli Rakyat

KAMIS, 24 JULI 2025 | 09:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Langkah Kementerian Pertahanan menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memproduksi obat murah disambut baik Anggota Komisi I DPR Okta Kumala Dewi. 

Okta menilai kebijakan ini sebagai bentuk nyata kepedulian negara, terutama melalui institusi militer, terhadap keamanan masyarakat.

“Kita terbiasa melihat TNI di garis depan pertahanan. Tapi kini, mereka juga hadir di garis depan kemanusiaan, membantu rakyat melalui produksi obat murah yang berkualitas. Ini patut diapresiasi,” ujar Okta kepada wartawan, Kamis 24 Juli 2025. 


Produksi obat oleh laboratorium farmasi gabungan TNI AD, AL, dan AU yang kini tergabung dalam Farmasi Pertahanan Negara dinilai Okta sebagai langkah cerdas dan strategis. Apalagi, produk yang dihasilkan sudah melalui pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memastikan obat-obatan tersebut aman, layak edar, dan sesuai standar.

“Harga obat yang tinggi telah lama menjadi keluhan masyarakat. Kehadiran obat berkualitas dengan harga yang jauh lebih murah bisa menjadi solusi konkret di tengah keterbatasan ekonomi dan akses kesehatan di daerah,” kata Okta.

Legislator PAN ini juga menyoroti pentingnya kebijakan ini dalam konteks yang lebih luas: yaitu bagian dari ketahanan nasional. Menurutnya, kemandirian di sektor farmasi tidak kalah penting dibanding ketahanan energi atau pangan.

“Ketergantungan terhadap obat impor itu berisiko. Dengan memproduksi sendiri, kita bisa memastikan pasokan tetap tersedia saat krisis global. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi bagian dari sistem pertahanan yang terintegrasi. Hari ini kita harus mengantisipasi segala bentuk potensi ancaman, salah satunya juga di bidang kesehatan ” katanya.

Namun begitu, Okta memberi catatan penting terkait distribusi. Ia berharap distribusi obat ini dilakukan secara merata hingga ke pelosok negeri, tidak hanya di kota-kota besar. Keberadaan Koperasi Merah Putih di desa-desa diharapkan menjadi ujung tombak pemerataan akses.

“Obat murah ini harus benar-benar bisa diakses masyarakat desa dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Ini akan jadi tolok ukur keberhasilan program,” tegasnya.

Okta juga mendorong agar inisiatif ini tidak berhenti di tahun ini saja, melainkan menjadi program berkelanjutan yang diperkuat melalui kolaborasi dengan lembaga riset, universitas, dan BUMN farmasi nasional.

Lebih dari sekadar kebijakan teknis, ia melihat inisiatif ini sebagai bukti bahwa Kemhan dan TNI mampu tampil sebagai representasi negara yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

“TNI menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak hanya dalam menjaga kedaulatan, tetapi juga dalam merawat kehidupan. Obat murah ini adalah bentuk lain dari bela negara, melindungi rakyat dari ancaman kesehatan,” tandas anggota DPR dari Fraksi PAN ini.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya