Berita

Ketua Umum Pemuda Indonesia Cinta Tanah Air (PITA), Ervan Purwanto/Ist

Nusantara

Antisipasi Kebakaran, Setiap RT di Jakarta Wajib Miliki APAR

RABU, 23 JULI 2025 | 23:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kasus kebakaran masih kerap terjadi di Jakarta. Tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, peristiwa kebakaran juga sering merenggut korban jiwa dengan berbagai lapisan usia.

Ketua Umum Pemuda Indonesia Cinta Tanah Air (PITA), Ervan Purwanto mengatakan, masalah kebakaran di Jakarta harus menjadi prioritas penanganan selain banjir dan macet.

"Saya minta ada alokasi anggaran khusus di tahun depan dari APBD agar semua RT di Jakarta sudah memiliki Alat Pemadam Api Ringan atau APAR. Legislatif harus mendukung penuh atau menyetujui kebutuhan anggarannya karena sangat penting untuk keselamatan nyawa warga Jakarta," kata Ervan melalui keterangan tertulisnya, Rabu 23 Juli 2025.


Ervan menegaskan, dengan kondisi demografi Jakarta, kepemilikan APAR bisa menjadi solusi penanganan cepat atau dini kebakaran. 

"Banyak permukiman warga itu ada di gang-gang sempit. Sehingga, saat terjadi kebakaran, mobil pemadam juga menjadi terbatas mobilitasnya," kata Ervan.

Menurutnya, dengan melihat respons time standar operasional prosedur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta yang harus sudah bisa menjangkau lokasi dalam waktu kurang dari 10 menit sudah sangat bagus. Namun, faktanya api masih sering cepat berkobar dan membesar sebelum petugas datang.

"Penanganan tercepat bisa datang dari masyarakat untuk mencegah api membesar. Untuk itu, mereka perlu disiapkan sarana dan prasarananya hingga pelatihan menggunakan APAR," kata Ervan.

Ervan menjelaskan, Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar) yang digulirkan Pemprov DKI harus diposisikan sebagai upaya menambah saja. Tapi, pada prinsipnya Pemprov DKI harus memastikan dan membiayai agar setiap RT minimal memiliki dua APAR.

"Sebaiknya tidak membebani lagi masyarakat, bisa menggunakan CSR perusahaan di Jakarta sebagai solusi," kata Ervan.

Ervan menyebut, proses pemadaman juga kerap terkendala jauhnya sumber air. Untuk itu, perlu ada solusi-solusi untuk memperbanyak hydrant, terutama di lokasi padat permukiman.

"Saya mendorong agar PAM Jaya bisa dilibatkan untuk memberikan kontribusi penyediaan air untuk pemadaman kebakaran," kata Ervan.

Ervan menambahkan, warga juga harus lebih hati-hati, waspada, dan dapat menghindari perilaku yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Terutama, yang bisa menyebabkan korsleting listrik.

"Pengurus lingkungan, baik RT/RW juga harus turun langsung mengingatkan warganya dalam upaya pencegahan kebakaran," pungkas Ervan.




Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya