Berita

Kader PDIP Yogyakarta mengumpulkan Koin Bumi Mataram untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/Ist

Politik

Kumpulkan Koin Bumi Mataram, Kader PDIP DIY Doakan Hasto Bebas

RABU, 23 JULI 2025 | 05:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kader PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama masyarakat menggelar aksi solidaritas untuk mendukung Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang tengah menjalani proses hukum. Mereka menolak kriminalisasi dan politisasi hukum dengan cara mengumpulkan Koin Bumi Mataram.

Aksi ini digelar di halaman DPC PDI Perjuangan Yogyakarta. Hingga Selasa sore, 22 Juli 2025, telah terkumpul Rp25 juta dalam bentuk koin recehan yang berasal dari sumbangan masyarakat. 

Koin tersebut dijadikan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan hukum dan bentuk solidaritas untuk Hasto.


"Ini bentuk rasa prihatin dengan adanya kriminalisasi, ketidakadilan dan politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto,” kata Bendahara DPD PDI Perjuangan DIY, RB Dwi Budi Wahyu Budiantoro, dalam keterangannya, Selasa 22 Juli 2025. 

Dwi menegaskan bahwa masyarakat Yogyakarta berharap hukum dapat kembali menjadi tempat berpijaknya keadilan, bukan sebagai alat politik.

Aksi solidaritas ini juga diisi dengan doa bersama yang melibatkan kader, pimpinan partai tingkat kota, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta, Satgas Andhika Wiratama, hingga masyarakat umum. Selain itu, sejumlah tokoh turut berorasi, menyuarakan dukungan moral untuk Hasto.

"Ada keyakinan kebenaran pasti akan menang, kader PDI Perjuangan selau  bergerak menegakan kebenaran," tambah Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Darini.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Wisnu Sabdono Putro mengatakan, aksi ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Kali ini, dukungan terus mengalir dari masyarakat dan para tokoh, termasuk 21 profesor dan doktor hukum yang menilai Hasto seharusnya dibebaskan.

"Jelas dalam fakta persidangan tidak ada fakta hukum yang mendukung tuntutan KPK. Ada politisasi dan kriminalisasi sehingga kasus Pak Hasto masuk persidangan," kata Wisnu. 

Ada lima poin pernyataan sikap yang dibacakan oleh Darini dan Rachmadani Enggar dari perwakilan Banteng Jogja.

Pertama, kami Wong Jogja prihatin dengan Kriminalisasi, Ketidakadilan dan politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Kedua, sepanjang proses pengadilan tidak ada bukti-bukti yang mendukung tuduhan KPK. Semua sudah disidangkan dan tahun 2020 telah memiliki kekuatan hukum tetap. Daur ulang tampak jelas di depan mata rakyat Indonesia

Ketiga, kasus persidangan adalah proses daur ulang, sekaligus perkara receh. Dari bumi Mataram banteng bergerak bersama masyarakat, memberikan lambang perjuangan dengan Koin Bumi Mataram. Koin Bumi Mataram sebagai lambang melawan ketidakadilan, kriminalisasi dan politisasi hukum. Lambang jutaan harapan dan doa, semoga KPK berdiri tegak dan berjalan di jalan yang benar, jalan kebenaran

Keempat, di tanggal 24 Juli 2025 setiap Koin Bumi Mataram ini akan dibawa ke Jakarta. Setiap Koin Bumi Mataram yang bergerak ke Jakarta ini mewakili kehendak akan terwujudnya hukum yang adil, mewakili semangat juang dan menampilkan wajah jutaan harapan akan lahirnya hukum yang benar dan tidak dijadikan alat pemukul. 

Kelima, mengajak seluruh masyarakat berdoa, memohon semoga Allah membebaskan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dari semua tuntutan. 

Menutup aksi, Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta, Eko Suwanto, menyampaikan keyakinannya bahwa kebenaran akan menang.

"Satyam Eva Jayate, kita percaya bahwa pada akhirnya kebenaran pasti menang," kata Eko Suwanto.




Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Koperasi Berbasis Masjid Diharap Bangkitkan Ekonomi Lokal

Sabtu, 14 Maret 2026 | 18:02

Ramadan Momentum Menguatkan Solidaritas Sosial

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:44

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:21

Mudik Arah Timur, Wakapolri: Ada Peningkatan Volume Kendaraan Tapi Lancar

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:08

Rencana Libatkan TNI Berantas Terorisme Kaburkan Fungsi Keamanan dan Pertahanan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:46

Purbaya: Ramalan Ekonomi RI Hancur di TikTok dan YouTube Tak Lihat Data

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:21

KPK Tetapkan 2 Tersangka OTT di Cilacap

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:58

Komisi III DPR Minta Negara Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:38

AS Pastikan Harga Minyak Dunia Tak akan Tembus 200 Dolar per Barel

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:55

Amerika Salah Perhitungan dalam Perang Melawan Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:43

Selengkapnya