Berita

Kader PDIP Yogyakarta mengumpulkan Koin Bumi Mataram untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/Ist

Politik

Kumpulkan Koin Bumi Mataram, Kader PDIP DIY Doakan Hasto Bebas

RABU, 23 JULI 2025 | 05:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kader PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama masyarakat menggelar aksi solidaritas untuk mendukung Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang tengah menjalani proses hukum. Mereka menolak kriminalisasi dan politisasi hukum dengan cara mengumpulkan Koin Bumi Mataram.

Aksi ini digelar di halaman DPC PDI Perjuangan Yogyakarta. Hingga Selasa sore, 22 Juli 2025, telah terkumpul Rp25 juta dalam bentuk koin recehan yang berasal dari sumbangan masyarakat. 

Koin tersebut dijadikan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan hukum dan bentuk solidaritas untuk Hasto.


"Ini bentuk rasa prihatin dengan adanya kriminalisasi, ketidakadilan dan politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto,” kata Bendahara DPD PDI Perjuangan DIY, RB Dwi Budi Wahyu Budiantoro, dalam keterangannya, Selasa 22 Juli 2025. 

Dwi menegaskan bahwa masyarakat Yogyakarta berharap hukum dapat kembali menjadi tempat berpijaknya keadilan, bukan sebagai alat politik.

Aksi solidaritas ini juga diisi dengan doa bersama yang melibatkan kader, pimpinan partai tingkat kota, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta, Satgas Andhika Wiratama, hingga masyarakat umum. Selain itu, sejumlah tokoh turut berorasi, menyuarakan dukungan moral untuk Hasto.

"Ada keyakinan kebenaran pasti akan menang, kader PDI Perjuangan selau  bergerak menegakan kebenaran," tambah Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Darini.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Wisnu Sabdono Putro mengatakan, aksi ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Kali ini, dukungan terus mengalir dari masyarakat dan para tokoh, termasuk 21 profesor dan doktor hukum yang menilai Hasto seharusnya dibebaskan.

"Jelas dalam fakta persidangan tidak ada fakta hukum yang mendukung tuntutan KPK. Ada politisasi dan kriminalisasi sehingga kasus Pak Hasto masuk persidangan," kata Wisnu. 

Ada lima poin pernyataan sikap yang dibacakan oleh Darini dan Rachmadani Enggar dari perwakilan Banteng Jogja.

Pertama, kami Wong Jogja prihatin dengan Kriminalisasi, Ketidakadilan dan politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Kedua, sepanjang proses pengadilan tidak ada bukti-bukti yang mendukung tuduhan KPK. Semua sudah disidangkan dan tahun 2020 telah memiliki kekuatan hukum tetap. Daur ulang tampak jelas di depan mata rakyat Indonesia

Ketiga, kasus persidangan adalah proses daur ulang, sekaligus perkara receh. Dari bumi Mataram banteng bergerak bersama masyarakat, memberikan lambang perjuangan dengan Koin Bumi Mataram. Koin Bumi Mataram sebagai lambang melawan ketidakadilan, kriminalisasi dan politisasi hukum. Lambang jutaan harapan dan doa, semoga KPK berdiri tegak dan berjalan di jalan yang benar, jalan kebenaran

Keempat, di tanggal 24 Juli 2025 setiap Koin Bumi Mataram ini akan dibawa ke Jakarta. Setiap Koin Bumi Mataram yang bergerak ke Jakarta ini mewakili kehendak akan terwujudnya hukum yang adil, mewakili semangat juang dan menampilkan wajah jutaan harapan akan lahirnya hukum yang benar dan tidak dijadikan alat pemukul. 

Kelima, mengajak seluruh masyarakat berdoa, memohon semoga Allah membebaskan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dari semua tuntutan. 

Menutup aksi, Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta, Eko Suwanto, menyampaikan keyakinannya bahwa kebenaran akan menang.

"Satyam Eva Jayate, kita percaya bahwa pada akhirnya kebenaran pasti menang," kata Eko Suwanto.




Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya