Berita

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto/Net

Politik

Usulan Pemberian Remisi 1.272 Anak Binaan Langkah Visioner

RABU, 23 JULI 2025 | 05:41 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan, 1.272 anak binaan pemasyarakatan telah diusulkan menerima remisi anak menjelang peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli 2025.

Ribuan anak yang diusulkan menerima remisi tersebut telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Menanggapi hal ini, analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menilai kebijakan tersebut merupakan langkah visioner patut diapresiasi dan didukung penuh seluruh elemen masyarakat.


“Ini menunjukkan bahwa Kemenimipas tidak hanya sebagai tempat menghukum para narapidana semata,” ujar Nasky dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa 22 Juli 2025.

Nasky menguraikan, bahwa remisi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) bukan sekadar hak administratif, tapi bisa menjadi insentif nyata bagi mereka yang membuktikan perubahan perilaku positif di dalam LKPA selama menjalani hukuman. 

Menurut Nasky, kebijakan remisi ini tidak hanya memberi penghargaan atas perubahan perilaku baik warga binaan pemasyarakat terkhususnya anak-anak. Tetapi tentang menghargai proses perubahan perilaku positif serta mendukung semangat keadilan restoratif.

"Publik mendukung agar anak-anak yang masih berada di LKPA termotivasi serta lebih giat lagi berbuat kebaikan sehingga dapat meningkatkan kontribusi positif mereka," kata Nasky.

Nasky menegaskan bahwa semua manusia pasti punya kesalahan termasuk anak-anak yang ada di LPKA. Namun dari kesalahan yang mereka perbuat pasti ada faktor-faktor lain yang melatarbelakanginya. 

“Anak-anak bangsa harus tumbuh jadi manusia yang berani, mandiri, optimis, ingin meraih ilmu dan ingin berbuat yang terbaik untuk orang tuanya," kata Nasky.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya