Berita

LPG 3 Kg/Ist

Bisnis

Kopdes Merah Putih Bakal Jadi Sub Pangkalan LPG 3 Kg

RABU, 23 JULI 2025 | 02:24 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan diberi kewenangan untuk menjual Liquified Petroleum Gas (LPG) subsidi ukuran 3 kilogram (kg).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan koperasi yang baru diluncurkan itu nantinya akan berstatus sebagai sub pangkalan.

Ia mengatakan pemerintah akan mengatur secara teknis operasional mengenai skema penyaluran LPG 3 kg melalui koperasi tersebut.


"Mereka kita kasih revisi ruang untuk jadi sub pangkalan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan produktivitas penyerapan LPG di pangkalan itu," kata Bahlil di kantornya, Selasa 22 Juli 2025.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 80 ribu Kopdes Merah Putih yang terbentuk secara hukum.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa koperasi ini tidak hanya akan menyalurkan gas subsidi, tetapi juga berbagai produk dari BUMN lainnya, seperti pupuk.

"Kopdes kelurahan Merah Putih itu nanti akan diberi privilege untuk menjual gas LPG 3 kg. Jadi nambah (penjual), agen tetap ada. Nggak cuma itu, kita juga dorong jadi penyalur produk BRI, Brilink, pupuk subsidi gitu," kata Ferry.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya