Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Tarif Ditekan, Petani Lokal Terancam Produk AS

SELASA, 22 JULI 2025 | 22:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Petani dalam negeri terancam seiring dengan potensi banjirnya produk impor imbas kesepakatan dagang baru Amerika Serikat (AS) dan Indonesia.

Peneliti Third Work Network (TWN) Lutfiyah Hanim mengatakan bahwa produk pertanian di AS jauh lebih murah, karena pemerintah Donald Trump menggelontorkan subsidi sebesar 20 miliar Dolar AS per tahun atau sekitar Rp325 triliun untuk sektor tersebut.

Besarnya anggaran itu menjadikan produk-produk pertanian AS sangat kompetitif di pasar global, termasuk di Indonesia.


"Dengan subsidi ini, itu akan melimpah produksinya, kalau melimpah dia akan diekspor. Nah, kalau melimpah dia akan menurunkan harga internasional. Ini telah berdampak buruk, dan sudah terbukti," kata Hanim dalam Webinar Publik melalui Zoom Meeting pada Selasa 22 Juli 2025.

Menurutnya, subsidi yang masif ditambah dengan penghapusan tarif impor AS dapat membuat produk pertanian lokal kian tersingkir di pasar domestik.

"Industri pertanian di Amerika itu mendapatkan harga yang lebih murah. Dan ketika diekspor, dia juga lebih kompetitif. Ini yang paling (menekan), dengan tarif sudah tersingkir apalagi tanpa tarif," tambahnya.

Ia mencontohkan dominasi kedelai impor asal Amerika yang membuat petani lokal tak punya ruang bertahan. Meski secara harga selisihnya tipis, konsumen akan lebih memilih kedelai impor karena dinilai lebih murah dan pasokan melimpah.

“Padahal kalau dilihat dari struktur biayanya, kedelai impor itu tidak murni lebih murah. Dia dibantu subsidi besar-besaran, ini harusnya menjadi keprihatinan kita,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa sejak lama, isu pemotongan subsidi pertanian di negara-negara maju telah dibahas dalam perundingan WTO, namun selalu jalan di tempat. 

Negara maju, termasuk AS dan Uni Eropa, tetap mempertahankan dukungan besar terhadap sektor pertanian mereka.

Meski demikian Hanim juga mengingatkan terkait subsidi pertanian AS yang kerap berubah, sesuai musim produk yang diinginkan. 

"Misalnya, tahun-tahun tertentu dia akan memfokuskan pada jagung. Dia mau produksi etanol. Maka, kemudian subsidi untuk kedelai itu diturunkan. Akibatnya, karena di kita, di Indonesia, itu sudah tergantung dengan kedelai impor. Maka, harga kedelai menjadi naik," tandasnya.

Adapun dalam kesepakatan terbaru, Trump mengenakan tarif impor sebesar 19 persen untuk produk ekspor dari Indonesia saat masuk ke pasar AS. Tarif ini lebih rendah dibandingkan beban 32 persen yang sebelumnya diberlakukan oleh Washington.

Namun, sebagai imbalannya AS tidak akan membayar tarif apapun atas akses ke sumber daya Indonesia, termasuk tembaga yang disebut Trump sebagai akses penuh ke RI.

"Kami tidak akan membayar tarif apa pun, mereka memberi kami akses yang sebelumnya tidak pernah kami miliki. Itu mungkin bagian terpenting dari kesepakatan ini. Bagian lainnya, mereka akan membayar 19 persen, sementara kami tidak membayar apa pun," kata Trump.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya