Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama DPR, Selasa, 22 Juli 2025/Repro

Politik

Debat Panas Menkeu dan DPR soal Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20 Persen

SELASA, 22 JULI 2025 | 21:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Debat panas terjadi antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit dalam rapat kerja di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.

Awalnya, Dolfie mengkritik rendahnya realisasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Ia lantas menampilkan data perbandingan realisasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun yang menunjukkan stagnasi.

Padahal merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK), alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.


Mendengar kritikan Dolfie, Menkeu Sri Mulyani menyebut alokasi belanja negara terbagi ke dalam beberapa hal, mulai dari belanja kementerian/lembaga, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan belanja Bendahara Umum Negara (BUN).

Sri Mulyani menyebut, 20 persen yang dimaksud undang-undang hanya sebatas numerasi semata. Praktiknya, uang negara sebesar 20 persen itu juga difungsikan untuk belanja pegawai.

“Kalau kita bicara tentang 20 persen belanja negara Pak Dolfi, ada numerator, denominator, pembilang, dan penyebut. Nah penyebutnya kan belanja negara, kalau belanja negara seperti belanja pegawai, kita sudah rancang,” kata Sri Mulyani, Selasa, 22 Juli 2025.

“Ada tukin, ada gaji pokok, ada tunjangan segala macam itu kita pensiun, kita sudah rencanakan. Jadi relatif kalau kita bilang 20 persen dari belanja pegawai barangkali akan tetap. Karena sudah direncanakan dan tidak bergerak,” imbuhnya.

Sri Mulyani melanjutkan, porsi anggaran pendidikan terhadap total belanja negara sangat bergantung pada pergerakan komponen belanja lain. Sebagai contoh, saat belanja subsidi atau kompensasi meningkat, porsi persentase belanja pendidikan bisa terlihat menurun, meskipun nominalnya tetap atau bahkan meningkat.

“Kalau penyerapannya lebih rendah, berarti 20 persennya bisa terlewati. Kalau belanja barang perjalanan dinas segala macam, plus program-program itu pun penyerapannya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Waktu terjadi El Nino kita nambah bansos, itu menjadi belanja barangnya naik,” pungkasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya