Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama DPR, Selasa, 22 Juli 2025/Repro

Politik

Debat Panas Menkeu dan DPR soal Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20 Persen

SELASA, 22 JULI 2025 | 21:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Debat panas terjadi antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit dalam rapat kerja di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.

Awalnya, Dolfie mengkritik rendahnya realisasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Ia lantas menampilkan data perbandingan realisasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun yang menunjukkan stagnasi.

Padahal merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK), alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.


Mendengar kritikan Dolfie, Menkeu Sri Mulyani menyebut alokasi belanja negara terbagi ke dalam beberapa hal, mulai dari belanja kementerian/lembaga, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan belanja Bendahara Umum Negara (BUN).

Sri Mulyani menyebut, 20 persen yang dimaksud undang-undang hanya sebatas numerasi semata. Praktiknya, uang negara sebesar 20 persen itu juga difungsikan untuk belanja pegawai.

“Kalau kita bicara tentang 20 persen belanja negara Pak Dolfi, ada numerator, denominator, pembilang, dan penyebut. Nah penyebutnya kan belanja negara, kalau belanja negara seperti belanja pegawai, kita sudah rancang,” kata Sri Mulyani, Selasa, 22 Juli 2025.

“Ada tukin, ada gaji pokok, ada tunjangan segala macam itu kita pensiun, kita sudah rencanakan. Jadi relatif kalau kita bilang 20 persen dari belanja pegawai barangkali akan tetap. Karena sudah direncanakan dan tidak bergerak,” imbuhnya.

Sri Mulyani melanjutkan, porsi anggaran pendidikan terhadap total belanja negara sangat bergantung pada pergerakan komponen belanja lain. Sebagai contoh, saat belanja subsidi atau kompensasi meningkat, porsi persentase belanja pendidikan bisa terlihat menurun, meskipun nominalnya tetap atau bahkan meningkat.

“Kalau penyerapannya lebih rendah, berarti 20 persennya bisa terlewati. Kalau belanja barang perjalanan dinas segala macam, plus program-program itu pun penyerapannya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Waktu terjadi El Nino kita nambah bansos, itu menjadi belanja barangnya naik,” pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Hadiri Penutupan Muktamar NU, Prabowo Dikalungi Sorban

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:17

Muktamar ke-35 NU: LAZISNU Bagikan Santunan Yatim dan Kacamata Gratis untuk Guru Ngaji

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:13

Tim Formatur PBNU Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:07

Rupiah Lesu ke Rp17.754 per Dolar AS di Awal Pekan, Pasar Wait and See

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:57

Harga Emas Dunia Stabil Usai Anjlok Akibat Sinyal Suku Bunga The Fed

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:43

IHSG Pagi Tertekan, Tiga Saham Malah Melompat

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:28

Muslim Arbi Soroti Amandemen UUD 1945 dan Maraknya Politik Dinasti

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:14

Emas Antam Mandek di Rp2,6 Juta per Gram

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:56

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Strategis, Dua Kapolda Berganti

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:53

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih dari 3 Persen

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:38

Selengkapnya