Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/RMOL

Bisnis

Menkeu: APBN 2025 Diproyeksi Defisit 2,78 Persen

SELASA, 22 JULI 2025 | 21:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diproyeksikan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.

“Kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78 persen dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara,” ujarnya kepada awak media.


Sri Mulyani menjelaskan, pembahasan tersebut merupakan kelanjutan dari evaluasi semesteran bersama DPR, di mana pemerintah menyoroti sejumlah kemajuan dari program-program prioritas.

Selain membahas proyeksi APBN 2025, Menkeu juga melaporkan kepada Presiden mengenai persiapan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026, yang rencananya akan disampaikan ke DPR pada 15 Agustus mendatang.

“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan, sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” kata Sri Mulyani.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga tingkat defisit dalam batas yang sehat agar tetap mendukung kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional.

“Defisit harus dijaga pada level yang baik. Dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan,” ungkapnya.

Presiden Prabowo, lanjut Menkeu, juga memberi arahan agar pemerintah tidak semata mengandalkan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan perlu melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh.

“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah di regulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong tata kelola yang baik,” pungkas Sri Mulyani.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya