Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/RMOL

Bisnis

Menkeu: APBN 2025 Diproyeksi Defisit 2,78 Persen

SELASA, 22 JULI 2025 | 21:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diproyeksikan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.

“Kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78 persen dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara,” ujarnya kepada awak media.


Sri Mulyani menjelaskan, pembahasan tersebut merupakan kelanjutan dari evaluasi semesteran bersama DPR, di mana pemerintah menyoroti sejumlah kemajuan dari program-program prioritas.

Selain membahas proyeksi APBN 2025, Menkeu juga melaporkan kepada Presiden mengenai persiapan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026, yang rencananya akan disampaikan ke DPR pada 15 Agustus mendatang.

“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan, sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” kata Sri Mulyani.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga tingkat defisit dalam batas yang sehat agar tetap mendukung kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional.

“Defisit harus dijaga pada level yang baik. Dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan,” ungkapnya.

Presiden Prabowo, lanjut Menkeu, juga memberi arahan agar pemerintah tidak semata mengandalkan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan perlu melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh.

“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah di regulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong tata kelola yang baik,” pungkas Sri Mulyani.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

UPDATE

Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras Sebaiknya Diadili di Pengadilan Sipil

Sabtu, 21 Maret 2026 | 02:05

Tiga Kecelakaan di Tol Jateng Tewaskan Delapan Orang

Sabtu, 21 Maret 2026 | 02:01

Kejahatan Perang Trump

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:36

Hadiri Jakarta Bedug Festival, Pramono Tekankan Kebersamaan Sambut Idulfitri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:14

Kenapa Pemimpin Iran Mudah Sekali Diserang Israel-AS

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:07

Bamsoet Apresiasi Kesigapan TNI dan Polri Tangani Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:23

Hukum Militer, Lex Specialis, dan Ujian Akuntabilitas dari Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:04

Korlantas Gagal Tangani Arus Mudik

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:00

Dokter Tifa Ngaku Dikuatkan Roy Suryo yang Masih Waras

Jumat, 20 Maret 2026 | 23:29

Air Keras dari Orang Dalam

Jumat, 20 Maret 2026 | 23:11

Selengkapnya