Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/RMOL

Bisnis

Menkeu: APBN 2025 Diproyeksi Defisit 2,78 Persen

SELASA, 22 JULI 2025 | 21:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diproyeksikan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.

“Kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78 persen dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara,” ujarnya kepada awak media.


Sri Mulyani menjelaskan, pembahasan tersebut merupakan kelanjutan dari evaluasi semesteran bersama DPR, di mana pemerintah menyoroti sejumlah kemajuan dari program-program prioritas.

Selain membahas proyeksi APBN 2025, Menkeu juga melaporkan kepada Presiden mengenai persiapan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026, yang rencananya akan disampaikan ke DPR pada 15 Agustus mendatang.

“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan, sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” kata Sri Mulyani.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga tingkat defisit dalam batas yang sehat agar tetap mendukung kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional.

“Defisit harus dijaga pada level yang baik. Dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan,” ungkapnya.

Presiden Prabowo, lanjut Menkeu, juga memberi arahan agar pemerintah tidak semata mengandalkan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan perlu melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh.

“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah di regulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong tata kelola yang baik,” pungkas Sri Mulyani.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya