Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo/Ist

Politik

Istilah Serakahnomic Cocok untuk Keluarga Jokowi

SELASA, 22 JULI 2025 | 18:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang melontarkan istilah “serakahnomic” untuk mengkritik kelompok tertentu yang dinilai serakah dan terus-menerus mengeruk kekayaan negara. 

Menurut Syahganda, istilah tersebut tepat menggambarkan perilaku politik dinasti yang menurutnya tercermin dalam keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

“Kalau bicara soal ‘serakahnomic’, maka keluarga serakah itu adalah Jokowi,” ujar Syahganda saat menjadi narasumber di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Selasa, 22 Juli 2025.


Ia menyoroti posisi strategis yang kini dipegang oleh keluarga Presiden Jokowi, seperti putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wakil Presiden terpilih.

Lalu menantunya Bobby Nasution yang menjabat Wali Kota Medan dan dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai gubernur, serta Kaesang Pangarep yang kini menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Ini artinya keluarga serakah. Jokowi juga otak serakah. Belum ada presiden sebelumnya yang seperti dia,” ucapnya.

Syahganda membandingkan sikap Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya, seperti Soekarno, Soeharto, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, para pendahulu Jokowi tidak mendorong keluarganya untuk mengisi jabatan strategis selama mereka masih berkuasa.

“SBY tidak pernah mendorong anaknya saat masih berkuasa. Begitu juga Megawati. Anaknya hanya menjadi anggota DPR, bukan menteri. Ini bagian dari kaderisasi," jelasnya.

Pernyataan Presiden Prabowo tersebut diungkapkan dalam pidatonya saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu, 20 Juli 2025. 

"Jadi ternyata kita ada fenomena baru. Saya, kita mazhabnya tadi mazhab ini, mazhab itu. Ini ada masa baru ekonomi, itu yang saya sebut mazhab serakahnomics," ujar mantan Danjen Kopassus itu.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya