Berita

Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi/Ist

Bisnis

Legislator PAN:

Kopdes Merah Putih Napas Baru Ekonomi Kerakyatan

SELASA, 22 JULI 2025 | 14:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peluncuran 80.081 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto disambut baik Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi. 

Menurut Okta, kehadiran kopdes ini merupakan langkah monumental dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia yang berbasis kerakyatan.

"Ini adalah catatan sejarah baru bagi bangsa kita. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan ekonomi dari bawah, dari desa," ujar Okta kepada wartawan, Selasa 22 Juli 2025. 


Ia menegaskan, di tengah gejolak global yang tak menentu, mulai dari krisis iklim, krisis pangan, hingga ketimpangan ekonomi, Indonesia harus membangun daya tahan dari dalam. Koperasi, kata dia, adalah salah satu pilar utama yang dapat menjawab tantangan zaman.

 "Ketika dunia dihadapkan pada ketidakpastian, kita justru harus memperkuat akar kita sendiri. Koperasi desa bisa menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya, karena hadir dan tumbuh bersama masyarakat," tutur dia.

Lebih dari itu, Okta mengingatkan bahwa koperasi bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan cita-cita bangsa.

 "Koperasi adalah ruh ekonomi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Dalam konteks saat ini, koperasi juga bisa menjadi solusi konkret atas masalah yang makin meluas seperti pinjaman online ilegal dan praktik judi daring yang memiskinkan rakyat kecil," tegasnya.

Ia juga menyatakan optimisme tinggi terhadap keberhasilan program Kopdes Merah Putih di bawah kepemimpinan Ketua Satgas Nasional, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

"Saya yakin dan percaya, di bawah kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satgas Pusat, koperasi desa merah putih akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dari desa,” ujarnya. 

“Ini menjadi solusi nyata dari persoalan seperti rentenir, tengkulak, dan praktik ekonomi eksploitatif lainnya yang selama ini merugikan petani dan masyarakat kecil," demikian Okta.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Bursa Asia Ambruk, Saham Teknologi Berguguran

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:30

Nasdaq Tertekan, Investor Wall Street Waspadai Inflasi AS

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:17

Bidik Pasar Modal, Dua BUMD DKI Konsultasikan Rencana IPO ke OJK

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:06

Delta Tunda Penerbangan ke Arab Saudi Usai Serangan Riyadh hingga 2027

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:46

Logam Mulia Tertekan Dolar Jelang Rilis Inflasi Amerika Serikat

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:29

Pasar Eropa Hijau Didorong Saham Perbankan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:13

Drone Seeder Solusi Reklamasi Lahan Pascatambang, SOP Masih Digodok

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:56

Republik Konoha dan Krisis Ketiga

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:23

Olahan Sagu Inovasi TEP IPB University Ramaikan Festival Kali Maro IV Merauke

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05:57

Ijazah bagi Kekuasaan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05:27

Selengkapnya