Berita

Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi/Ist

Bisnis

Legislator PAN:

Kopdes Merah Putih Napas Baru Ekonomi Kerakyatan

SELASA, 22 JULI 2025 | 14:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peluncuran 80.081 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto disambut baik Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi. 

Menurut Okta, kehadiran kopdes ini merupakan langkah monumental dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia yang berbasis kerakyatan.

"Ini adalah catatan sejarah baru bagi bangsa kita. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan ekonomi dari bawah, dari desa," ujar Okta kepada wartawan, Selasa 22 Juli 2025. 


Ia menegaskan, di tengah gejolak global yang tak menentu, mulai dari krisis iklim, krisis pangan, hingga ketimpangan ekonomi, Indonesia harus membangun daya tahan dari dalam. Koperasi, kata dia, adalah salah satu pilar utama yang dapat menjawab tantangan zaman.

 "Ketika dunia dihadapkan pada ketidakpastian, kita justru harus memperkuat akar kita sendiri. Koperasi desa bisa menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya, karena hadir dan tumbuh bersama masyarakat," tutur dia.

Lebih dari itu, Okta mengingatkan bahwa koperasi bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan cita-cita bangsa.

 "Koperasi adalah ruh ekonomi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Dalam konteks saat ini, koperasi juga bisa menjadi solusi konkret atas masalah yang makin meluas seperti pinjaman online ilegal dan praktik judi daring yang memiskinkan rakyat kecil," tegasnya.

Ia juga menyatakan optimisme tinggi terhadap keberhasilan program Kopdes Merah Putih di bawah kepemimpinan Ketua Satgas Nasional, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

"Saya yakin dan percaya, di bawah kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satgas Pusat, koperasi desa merah putih akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dari desa,” ujarnya. 

“Ini menjadi solusi nyata dari persoalan seperti rentenir, tengkulak, dan praktik ekonomi eksploitatif lainnya yang selama ini merugikan petani dan masyarakat kecil," demikian Okta.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

Selat Hormuz dan Senjata Geopolitik Iran

Sabtu, 28 Februari 2026 | 05:40

Gabah Petani Terdampak Banjir di Grobogan Tetap Dibeli Bulog

Sabtu, 28 Februari 2026 | 05:25

MBG Dikritik dan Dicintai

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:59

Sambut Kedatangan Prabowo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:50

Tourism Malaysia Gaet Media dan Influencer ASEAN Promosikan Wisata Ramadan

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:44

Kader Golkar Cirebon Diminta Sukseskan Seluruh Program Pemerintah

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:21

Kritik Mahasiswa dan Dinamika Konsolidasi Kekuasaan

Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:55

Wacana Impor 105 Ribu Pikap India Ancam Industri Dalam Negeri

Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:33

Insan Intelijen TNI Dituntut Adaptif Hadapi Dinamika Geopolitik

Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:13

Genjot Ekonomi Rakyat, Setiap SPPG Terima Rp500 Juta untuk 12 Hari

Sabtu, 28 Februari 2026 | 02:45

Selengkapnya