Berita

Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi/Ist

Bisnis

Legislator PAN:

Kopdes Merah Putih Napas Baru Ekonomi Kerakyatan

SELASA, 22 JULI 2025 | 14:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peluncuran 80.081 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto disambut baik Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi. 

Menurut Okta, kehadiran kopdes ini merupakan langkah monumental dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia yang berbasis kerakyatan.

"Ini adalah catatan sejarah baru bagi bangsa kita. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan ekonomi dari bawah, dari desa," ujar Okta kepada wartawan, Selasa 22 Juli 2025. 


Ia menegaskan, di tengah gejolak global yang tak menentu, mulai dari krisis iklim, krisis pangan, hingga ketimpangan ekonomi, Indonesia harus membangun daya tahan dari dalam. Koperasi, kata dia, adalah salah satu pilar utama yang dapat menjawab tantangan zaman.

 "Ketika dunia dihadapkan pada ketidakpastian, kita justru harus memperkuat akar kita sendiri. Koperasi desa bisa menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya, karena hadir dan tumbuh bersama masyarakat," tutur dia.

Lebih dari itu, Okta mengingatkan bahwa koperasi bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan cita-cita bangsa.

 "Koperasi adalah ruh ekonomi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Dalam konteks saat ini, koperasi juga bisa menjadi solusi konkret atas masalah yang makin meluas seperti pinjaman online ilegal dan praktik judi daring yang memiskinkan rakyat kecil," tegasnya.

Ia juga menyatakan optimisme tinggi terhadap keberhasilan program Kopdes Merah Putih di bawah kepemimpinan Ketua Satgas Nasional, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

"Saya yakin dan percaya, di bawah kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satgas Pusat, koperasi desa merah putih akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dari desa,” ujarnya. 

“Ini menjadi solusi nyata dari persoalan seperti rentenir, tengkulak, dan praktik ekonomi eksploitatif lainnya yang selama ini merugikan petani dan masyarakat kecil," demikian Okta.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya